Mindblown: a blog about philosophy.
-
Musim Lapor SPT Dimulai, Ini Rumus Tarif Pajak Penghasilan Terbaru!
Musim lapor surat pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2023. Pelaporan dimulai pada bulan Januari ini hingga akhir Maret 2024 untuk wajib pajak (WP) pribadi dan akhir April 2024 untuk WP Badan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan laporan SPT Pajak Tahunan bisa dilakukan secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. WP bisa lapor SPT […]
-
“Tax Ratio” RI Turun Jadi 10,21 Persen pada 2023, Ini Penyebabnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio sebesar 10,21 persen pada 2023. Angka tax ratio tersebut didapat seiring dengan penerimaan perpajakan yang masih tumbuh sebesar 5,9 persen menjadi Rp 2.155,4 triliun sepanjang tahun lalu. “Kalau kita lihat, dari sisi tax ratio-nya, rasio perpajakan terhadap GDP kita 10,21 persen. […]
-
Aturan Baru Pajak Karyawan Disebut Tak Bertujuan untuk Tingkatkan Penerimaan, tapi…
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono merespons terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Beleid itu diundangkan pada 27 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024. Menurut Prianto aturan tersebut tidak bertujuan […]
-
Ingin Pajak Jadi Stimulus Pergerakan Ekonomi, Anies-Muhaimin Hapus PPh untuk Kelompok Tertentu
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) ingin agar pajak benar-benar bisa berperan sebagai stimulus pergerakan ekonomi sekaligus pendorong kesetaraan. Hal tersebut disampaikan Wijayanto Samirin, Sekretaris Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Jakarta (4/1/2024) ketika meresponse pemberitaan di berbagai media terkait kebijakan AMIN mengenai Pajak […]
-
Google Cs Batal Kena Pajak, RI Gagal Dapat Rezeki Nomplok
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menyikapi mundurnya upaya kesepakatan pemajakan perusahaan digital yang turut beroperasi di pasar domestik. Mundurnya kesepakatan pengenaan pajak bagi perusahaan digital itu terjadi setelah pembahasan di Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ditetapkan ditunda menjadi pertengahan 2024 dari sebelumnya akhir 2023. Dalam keterangan di dokumen berjudul Update to Pillar One […]
Got any book recommendations?
WA only