Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP Hindari Tumpang Tindih Penanganan Wajib Pajak dengan Ini

    DJP Hindari Tumpang Tindih Penanganan Wajib Pajak dengan Ini

    Tata kelola Komite Kepatuhan Wajib Pajak mendorong terwujudnya sinergi antarunit untuk menghindari tumpang tindih penanganan wajib pajak. Upaya untuk menghindari tumpeng tindih penanganan wajib pajak itu dilakukan melalui harmonisasi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Proses penetapan DSP4 diawali dengan penyusunan DSP4 rekomendasi oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat. “[Penyusunan DSP4 rekomendasi itu] […]

  • Tujuan dan Cara Validasi Pemadanan NIK jadi NPWP dengan Mudah

    Tujuan dan Cara Validasi Pemadanan NIK jadi NPWP dengan Mudah

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022. Tujuan Pemadanan NIK jadi NPWP Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 […]

  • Nah! Ini Tujuan Ditjen Pajak Wajibkan Laporan Rekening Rp1 M

    Nah! Ini Tujuan Ditjen Pajak Wajibkan Laporan Rekening Rp1 M

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan tujuan aturan pelaporan data rekening nasabah di atas Rp 1 miliar yang berlaku saat ini. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PMK-70/PMK.03/2017 stdtd PMK-19/PMK.03/2018, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan […]

  • Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di Atas Rp1 M, Ini Faktanya!

    Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di Atas Rp1 M, Ini Faktanya!

    Media sosial TikTok diwarnai dengan informasi yang mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mengintip rekening nasabah yang mencapai di atas Rp 1 miliar. Salah satu akun @pakarpajak mengungkapkan bahwa jika Ditjen Pajak bisa melihat rekening masyarakat dengan batasan tertentu. Sebelumnya, batasannya mencapai Rp 200 juta, namun sejak 2018 jumlah tersebut diganti […]

  • Kemenkeu Cabut Aturan Fasilitas Fiskal atas Impor Vaksin Covid-19

    Kemenkeu Cabut Aturan Fasilitas Fiskal atas Impor Vaksin Covid-19

    Kementerian Keuangan resmi mencabut peraturan mengenai pemberian fasilitas fiskal atas impor vaksin Covid-19 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 127/2023. PMK 127/2023 menyebut status pandemi Covid-19 telah dicabut dan status faktual Covid-19 diubah menjadi penyakit endemi di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, peraturan mengenai fasilitas fiskal atas impor vaksin Covid-19 dipandang perlu dicabut. “Untuk memberikan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only