Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Risiko Tak Daftarkan NIK Jadi NPWP hingga 31 Desember
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar para wajib pajak (WP) segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023. Pemadanan ini harus dilakukan WP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Namun apa yang terjadi bila WP tidak melakukan pemadanan hingga […]
-
Tarif PPh 0,5 Persen UMKM Berlaku hingga 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen untuk pelaku UMKM masih berlaku hingga tahun depan. Hal itu sekaligus menepis kabar adanya rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal kepada pelaku UMKM. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen tetap berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) […]
-
BPK Beri Rekomendasi kepada Sri Mulyani, AR Perlu Diberi Pembinaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan menteri keuangan untuk memerintahkan dirjen pajak agar menginstruksikan kepala KPP untuk memberikan pembinaan kepada account representative (AR). Pemeriksaan BPK pada 2021 dan 2022 menunjukkan terdapat AR yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan hasil penelitian ke wajib pajak, dan/atau analisis yang cukup atas penghitungan potensi pajak dalam kerangka pengawasan kepatuhan wajib […]
-
Penerimaan pajak di Sumsel-Babel mencapai Rp18,9 triliun November 2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel-Babel) mencatat penerimaan pajak di wilayah ini mencapai Rp18,9 triliun per 30 November 2023. “Penerimaan pajak untuk wilayah Sumsel mencapai 18,9 triliun per November 2023. Untuk target penerimaan yang ditetapkan pada tahun 2023 senilai Rp20,43 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Sumsel-Babel Tarmizi saat konferensi […]
-
Diterpa Insentif Pajak Beli Rumah, Pengembang Properti Pede Menatap Tahun Politik
Kehadiran insentif di industri properti berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di bawah harga Rp2 miliar dipercaya akan tetap menggairahkan industri pada masa tahun politik , atau Pileg dan Pilpres 2024. “Dengan adanya kebijakan PPN DTP ini, saya pikir akan membantu industri properti pada momen politik ini,” kata General Manager Skandinavia Apartment, Hene Putro pada Open House, Sabtu (2/12). […]
Got any book recommendations?
WA only