Mindblown: a blog about philosophy.
-
Permintaan Sertel Tak Bisa Lewat e-Nofa, Harus Tertulis ke KPP
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa permintaan sertifikat elektronik (sertel) sudah tidak bisa lagi diajukan secara digital melalui e-nofa. Penyampaian permohonan sertel harus dilakukan secara tertulis kepada KPP terdaftar. Sebelumnya, permohonan sertel memang sempat bisa dilakukan secara online karena masa kahar, berkaitan dengan masa pandemi Covid-19. “Permintaan dan perpanjangan sertifikat elektronik kembali hanya […]
-
Wah! Coretax System Dilengkapi Fitur Tag Location untuk Wajib Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan data wajib pajak akan dilengkapi dengan fitur menandai lokasi atau tag location dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan fitur tag location akan membuat data mengenai wajib pajak makin akurat. Melalui fitur ini pula, komunikasi […]
-
Wah! Coretax System Dilengkapi Fitur Tag Location untuk Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan data wajib pajak akan dilengkapi dengan fitur menandai lokasi atau tag location dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan fitur tag location akan membuat data mengenai wajib pajak makin akurat. Melalui fitur ini pula, komunikasi antara otoritas dan wajib pajak bakal lebih […]
-
Ekonomi Digital Tumbuh, Ada Peluang dan Tantangan ke Penerimaan Pajak
Perkembangan ekonomi digital bisa menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan Indonesia termasuk negara yang mulai menggarap potensi pajak pada ekonomi digital. Menurutnya, potensi mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital masih terbuka luas meskipun kehadirannya juga menjadi tantangan tersendiri. “Ekonomi digital […]
-
Natura dan Kenikmatan yang Deductible? Harus Biaya 3M!
Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 memuat ketentuan penting terkait dengan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang terkait dengan pekerjaan atau jasa. Beleid ini memberikan dasar hukum yang memungkinkan pengurangan biaya tersebut dari penghasilan bruto pemberi kerja, asalkan natura dan/atau kenikmatan tersebut berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Selanjutnya, […]
Got any book recommendations?
WA only