Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani: Collection Rate Pajak dan Retribusi Daerah Baru 60 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kemampuan pemda untuk mengumpulkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) baru mencapai 60%. Sri Mulyani mengatakan data itu menunjukkan pemda perlu terus didorong untuk meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya, melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD. “Kita melihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah […]
-
Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini
Kementerian Keuangan mencatat triliunan rupiah harta bersih yang diungkapkan melalui program pengungkapan sukarela (PPS) telah diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN). Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan wajib pajak peserta PPS memiliki pilihan menginvestasikan harta bersihnya agar memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah, ketimbang sekadar mendeklarasikan harta bersih. Dia pun […]
-
Tagih Utang Pajak ke Restoran hingga Hotel, Pemda Gandeng Kejaksaan
Pemkab Lombok Barat akan menggandeng Kejaksaan Negeri Mataram guna mengefektifkan kegiatan penagihan utang pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan, dengan total nilai Rp12 miliar. Kabid Pelayanan Bapenda Lombok Barat Arya Damarwulan menyebut Kejari Mataram kini tengah menjalankan tugas penagihan pajak. Adapun Kejari Mataram melakukan penagihan pajak berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari […]
-
Untung-Rugi Tax Holiday untuk Kebijakan Hilirisasi
PENGEMBANGAN industri pionir dapat dijalankan untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Pengembangan itu membutuhkan investasi yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modal dengan berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah adalah tax holiday. Pemberian tax holiday untuk industri pionir diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan […]
-
Ditjen Pajak Himpun Pajak Digital Rp 15 Triliun per September 2023
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak Kemenkeu menghimpun pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp 15,15 triliun dari 146 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) per 30 September 2023. “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 5,01 triliun […]
Got any book recommendations?
WA only