Mindblown: a blog about philosophy.
-
Natura Jadi Objek Pajak, DJP Sebut Tak akan Timbulkan Sengketa
Ditjen Pajak (DJP) menilai pengenaan pajak atas natura/kenikmatan tidak berpotensi menimbulkan sengketa. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah telah mengatur natura yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang natura tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Di sisi lain, bagi penerima […]
-
Natura di Daerah Tertentu Bebas Pajak, WP Perlu Ajukan Permohonan
Wajib pajak perlu mengajukan permohonan kepada dirjen pajak agar lokasi usaha wajib pajak dapat ditetapkan sebagai daerah tertentu sehingga natura dan kenikmatan di daerah tersebut dikecualikan dari objek PPh. Dalam hal ini, wajib pajak pemberi kerja berstatus pusat perlu mengajukan permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu kepada kanwil Ditjen Pajak (DJP) pemberi kerja berstatus […]
-
Aturan Baru Sri Mulyani, Endorsement Artis dan Influencer Sekarang Dikenakan Pajak Natura
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan aturan tentang pajak kenikmatan atau pajak natura pada 1 Juli 2023 lalu. Salah satu objek kenikmatan yang dikenakan pajak natura adalah barang endorsement yang diterima oleh artis hingga influencer media sosial. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, PMK Nomor 66 Tahun 2023 mengatur penggantian atau imbalan sehubungan […]
-
Cihuy! Sistem Pajak Canggih dari Sri Mulyani Meluncur 2024
Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih pada 2024. Adapun, teknologi perpajakan supercanggih tersebut adalah sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Core tax administration system adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Pembaruan sistem […]
-
Sri Mulyani Pungut Pajak Fasilitas Kantor Mulai 1 Juli
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pajak terhadap fasilitas kantor atau natura 1 Juli lalu. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
Got any book recommendations?
WA only