Mindblown: a blog about philosophy.

  • Sri Mulyani Blak-blakan, Soal Alasan Menaikkan Tarif Cukai Rokok

    Sri Mulyani Blak-blakan, Soal Alasan Menaikkan Tarif Cukai Rokok

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya menaikkan tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) sebagai salah satu langkah pengendalian konsumsi rokok atau produk hasil tembakau. Salah satu tujuannya adalah agar prevalensi merokok pada anak dapat turun ke 8,92 persen pada 2023. Konsumsi rokok atau produk hasil tembakau berisiko besar terhadap kesehatan, sehingga terdapat […]

  • DJP Sampaikan Progres Pembaruan Coretax System, Kini Mulai Diuji

    DJP Sampaikan Progres Pembaruan Coretax System, Kini Mulai Diuji

    Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) terus berjalan dan sesuai dengan rencana. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pembaruan coretax system akan membuat proses bisnis inti administrasi perpajakan makin efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi. Setelah rampung tahap desain dan pengembangan, kini DJP mulai melakukan pengujian. “Saat […]

  • Anggota DPR Misbakhun Apresiasi Kinerja DJP di Masa Pandemi

    Anggota DPR Misbakhun Apresiasi Kinerja DJP di Masa Pandemi

    JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Legislator Partai Golkar itu menilai DJP tidak hanya mampu menunjukkan kinerja baik dalam mencapai target penerimaan negara, tetapi juga getol membangun integritas para pegawai pajak. Menurut Misbakhun, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perincian APBN 2022 mencatat […]

  • Pajak Lebih Galak! Pengemplang Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa

    Pajak Lebih Galak! Pengemplang Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa

    Pelaku tindak pidana perpajakan dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak […]

  • DJP Sebut 52,9 Juta NIK Sudah Diintegrasikan sebagai NPWP

    DJP Sebut 52,9 Juta NIK Sudah Diintegrasikan sebagai NPWP

    Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sampai dengan 15 November 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan angka tersebut setara dengan 77,2% dari 68,5 juta NPWP yang diverifikasi. Menurutnya, DJP terus berupaya mempercepat proses integrasi data tersebut. “Mudah-mudahan progresnya cepat […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only