Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Diminta Gelontorkan Insentif Agar Masyarakat Tertarik Beralih ke Kendaraan Listrik
Jakarta – Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Akbar Fadzkurrahman, menilai pemerintah perlu menggelontorkan insentif untuk transisi kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Sebab, insentif ini penting untuk menarik minat masyarakat dari berbagai kelas beralih ke kendaraan nol emisi tersebut. “Insetif dapat berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dengan durasi waktu atau […]
-
Cuma Sebulan! Bekasi Hapus Sanksi PBB Sampai 28 November 2022
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi PBB bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran tunggakan PBB pada 28 Oktober 2022 hingga 28 November 2022. “Program ini berlangsung selama 28 Oktober 2022-28 November 2022 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Kota […]
-
Pemutihan Pajak Sampai 31 Desember, WP Diimbau Segera Lunasi Tunggakan
Pemkab Blora, Jawa Tengah mendorong wajib pajak segera memanfaatkan program pemutihan denda pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Slamet Pamudji mengatakan program tersebut diadakan untuk membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan. Melalui program tersebut, ia berharap kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. “Penghapusan itu diterapkan untuk wajib pajak yang belum atau terlambat […]
-
Dorong Pegawai DJP Studi Lagi, Ini Kata Dirjen Pajak Soal Jurusannya
Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta para pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Suryo, studi yang diambil tidak harus jurusan akuntansi dan pajak. Pilihan jurusan bisa disesuaikan dengan kebutuhan DJP. Dengan adanya tugas belajar, pegawai DJP diharapkan makin cerdas dari sisi otak dan hati sebagai pengabdian pada institusi. “Tidak […]
-
Bapenda Biak minta DPRD harmonisasi Raperda pajak daerah dan retribusi
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor, Papua, meminta DPRD untuk mengagendakan pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi. “Menindaklanjuti ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 94 perlu harmonisasi Rancangan Perda pajak dan retribusi Kabupaten Biak Numfor, ” ujar Plt […]
Got any book recommendations?
WA only