Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Bakal Kirim Email Blast Soal NPWP Format Baru kepada 18,68 Juta WP
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan email blast mengenai pemberlakuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format baru kepada 18,68 juta wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan email blast telah berjalan sejak 1 September 2022. Menurutnya, pengiriman email blast akan terus berjalan sehingga wajib pajak memperoleh informasi mengenai NPWP […]
-
Tak penuhi janji, DJP bakal kejar ribuan peserta tax amnesty
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih mengejar 2.422 wajib pajak, yang menjadi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk melakukan repatriasi harta. Direktur Ekstensifikasi dan Peniliaian DJP Aim Nursalim menjelaskan, seperti diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), repatriasi harta bersih harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022 atau […]
-
Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik
JAKARTA, Restitusi PPN pada Agustus 2022 tercatat mengalami lonjakan akibat peningkatan ekspor oleh pelaku usaha, khususnya dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Restitusi pada sektor pertambangan mencapai 3%, sedangkan restitusi pada industri pengolahan mencapai 14%. “Apabila bicara PPN dan barang itu dijual ke luar negeri pasti akan restitusi, apalagi kalau jualannya tambah banyak,” ujar Dirjen […]
-
DJP: Ekspor naik kerek restitusi pajak pengolahan
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan kenaikan ekspor turut mengerek restitusi pajak di sektor pengolahan dan pertambangan sehingga penerimaan pajak kedua sektor itu termoderasi. “Kalau jualannya tambah banyak, PPN impornya menjadi lebih tinggi. Itu yang akan direstitusi pada waktu pelaku usaha yang bersangkutan mengekspor barang kena pajak,” kata Suryo dalam Media […]
-
BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah pertanggungjawaban dan pelaporan yang terkait dengan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Dalam program yang berjalan sejak 2020 hingga kini tersebut, BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Dari nilai itu, kata BPK, ada potensi […]
Got any book recommendations?
WA only