Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kementerian ESDM Tunggu Saran Pelaku Usaha soal Pajak Karbon PLTU
JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU). Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Bayu Nugroho mengatakan penyusunan rancangan peraturan itu tengah dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait untuk dapat diterapkan dalam waktu dekat. […]
-
ESDM Finalisasi Beleid Pajak Karbon, APLSI Tunggu Juknis Pelaksanaan
JAKARTA — Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari program pajak karbon pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan diterapkan pada tahun ini. Adapun, pemerintah melalui Kementerian ESDM masih dalam tahap finalisasi beleid tersebut. Wakil Ketua Umum APLSI Lokita Prasetya mengatakan asosiasinya menilai positif inisiatif yang diambil pemerintah untuk memberlakukan […]
-
Nilai Transaksi Pembayaran Pajak di Tokopedia Naik 3x Lipat
Tokopedia membukukan nilai transaksi pembayaran pajak yang signifikan pada pada semester I 2022. Tercatat, nilai transaksi pembayaran pajakTokopedia naik hampir 3 kali lipat dibanding periode yang sama di 2021. Peningkatan ini terjadi berkat kolaborasi Tokopedia bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI untuk mendorong transaksi pembayaran pajak melalui Tokopedia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, […]
-
Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru
WASHINGTON D.C., Para senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat telah merancang draf peraturan perundang-undangan guna menutup celah pajak yang selama ini menggerus penerimaan negara. Salah seorang sumber di Partai Demokrat AS menyebut tambahan penerimaan dari implementasi rancangan undang-undang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki solvabilitas sistem jaminan kesehatan AS, Medicare. “Para senator dari Partai Demokrat […]
-
DJP Tegaskan Satu NIK Hanya untuk Daftar Satu NPWP, Bagaimana KLU-nya?
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bahwa satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak, imbuh otoritas, perlu menentukan klasifikasi lapangan usaha (KLU) berdasarkan kegiatan utama wajib pajak. KLU juga bisa dipilih berdasarkan lapangan usaha mana yang paling atau lebih dominan dijalani. “Wajib pajak orang pribadi […]
Got any book recommendations?
WA only