Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Investment Allowance Kurang Peminat, Kemenko Perekonomian: Kami Evaluasi
Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi kebijakan investment allowance yang peminatnya masih minim. Penarikan investasi menjadi agenda penting dalam momentum pemulihan ekonomi, sehingga harus terealisasi dengan maksimal. Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan bahwa investment allowance merupakan salah satu instrumen untuk menarik investasi masuk. Sayangnya, pemanfaatannya masih minim. Direktorat Jenderal […]
-
Pengamat Pajak: Penundaan MLC Pilar 1 Berarti Tertundanya Penerimaan Bagi Indonesia
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunda penandatanganan multilateral convention (MLC) Pilar 1: Unified Aprroach. Menurut OECD, penerapan MLC Pilar 1 akan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023 dan mulai berlaku (entry into force) pada tahun 2024 mendatang. Pengamat Pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, mundurnya penandatangan MLC Pilar 1 lebih disebabkan oleh faktor belum sepakatnya […]
-
OECD Tunda Implementasi Multilateral Convention Pilar 1, Begini kata Ditjen Pajak
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunda penandatanganan multilateral convention (MLC) Pilar 1: Unified Aprroach. Menurut OECD, penerapan MLC Pilar 1 akan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023 dan mulai berlaku (entry into force) pada tahun 2024 mendatang. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, semua pihak termasuk OECD menginginkan penerapan […]
-
Pertama Kali di Indonesia, DJP Sita Kepemilikan Saham Penunggak Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, Kalimantan Timur menyita aset berupa kepemilikan saham penunggak pajak. Penyitaan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini menjadi yang pertama kali terjadi di Indonesia. Mengutip keterangan resmi DJP, KPP Pratama Balikpapan Timur menggandeng KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk menyita […]
-
Realisasi penerimaan PPS Kanwil DJP Jateng II Rp1,33 triliun
Realisasi penerimaan pada program pengungkapan sukarela (PPS) di Kantor Wilayah Jawa Tengah II hingga batas akhir pelaksanaan, yakni 30 Juni 2022 mencapai Rp1,33 triliun. “Angka itu dengan jumlah nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak mencapai Rp12,96 triliun,” kata Pelaksana Harian Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Lindawaty di Solo, Senin. Ia mengatakan ada sebanyak […]
Got any book recommendations?
WA only