Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Jateng I Catat Harta Pengungkapan Sukarela Rp 18,82 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) I mencatat nilai harta yang diungkap dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak mencapai Rp 18,82 triliun. Kepala DJP Jawa Tengah I Teguh Budiharto dalam siaran pers di Semarang, mengatakan, program pengungkapan sukarela ditutup pada 30 Juni 2022. Selama pelaksanaan program tersebut, lanjut dia, terdapat 12.255 wajib pajak […]
-
Pemkab Manggarai Barat Dorong Digitalisasi Pembayaran Pajak
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem digital dalam pembayaran pajak guna akuntabilitas dan transparansi pelaporan. “Kita harus biasakan gunakan aplikasi digital supaya setiap transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan retribusi daerah itu langsung. Begitu orang bayar, berapa porsi untuk pengusaha dan berapa untuk pemerintah, itu catatan langsung […]
-
Memahami Aspek Perpajakan Persewaan Tanah dan Bangunan
Kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan menjadi opsi yang menarik bagi sejumlah kalangan masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, masyarakat menyewakan tanah, ruangan, pabrik, dan bentuk bangunan lainnya, untuk mendapatkan penghasilan (passive income). Sebagai informasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan tidak luput dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Secara khusus, penghasilan […]
-
Sri Mulyani Jawab Manfaat Pajak, Singgung Subsidi LPG Hingga Listrik
Jakarta. Pemerintah menarik berbagai jenis pajak dari wajib pajak (WP), mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Pajak Penghasilan (PPh). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penarikan pajak dilakukan untuk operasional negara. Sri Mulyani menjawab manfaat pajak yang dirasakan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. “Buat apa saya bayar pajak? Banyak manfaatnya, salah satunya adalah […]
-
DJP Sebut Aturan Pajak Penghasilan di UU HPP Gerus Penerimaan
JAKARTA, Pemerintah menyebut klausul-klausul terbaru mengenai pajak penghasilan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diestimasikan menggerus kinerja penerimaan negara. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penerimaan yang hilang diestimasikan mencapai Rp33,87 miliar hingga April 2022. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar aturan PPh terbaru berkaitan dengan fasilitas pajak. “[Apalagi] tarif PPh korporasi yang tidak jadi […]
Got any book recommendations?
WA only