Mindblown: a blog about philosophy.
-
Blak-blakan Dirjen Pajak soal Aturan Tarif Efektif PPh Pasal 21
Pemerintah mulai memberlakukan tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 setelah aturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 tentang tentang Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Direktur […]
-
Jokowi Teken Aturan Baru Pajak Karyawan, Bisa Menaikkan Penerimaan Pajak?
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA Fajry Akbar menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Beleid itu diundangkan pada 27 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024. “Kalau tidak ada perubahan […]
-
Masuk 2024, Uni Eropa Resmi Terapkan Pajak Minimum Global
Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) atau pajak minimum global resmi berlaku di Uni Eropa terhitung sejak tahun ini. Menurut Komisi Eropa, kehadiran rezim pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% akan mendorong terciptanya keadilan sistem pajak baik pada level regional di Uni Eropa maupun pada level global “Pemberlakuan (entry into force) di […]
-
12,5 Juta NIK Belum Dipadankan dengan NPWP, Ini Kata Dirjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat sekitar 12,5 juta masyarakat wajib pajak belum mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga akhir 2023. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. “Sekarang masih ada yang belum padan, betul itu 12,5 jutaan, masih akan dipadankan […]
-
DJP: 12,5 Juta Wajib Pajak Belum Integrasikan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah melakukan pemadanan 59,88 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka ini terbagi dalam 55,92 juta dipadankan oleh sistem dan 3,92 juta dipadankan oleh wajib pajak. “Sekarang masih ada yang belum padan sekitar 12,5 juta wajib pajak yang akan terus kami padankan,” ucap […]
Got any book recommendations?
WA only