NEWS
-
Masih Marak, Reklame Liar dan Tak Bayar Pajak Dibongkar Pemda
ACEH UTARA. Pemkab Aceh Utara melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame liar yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah jatuh tempo, serta papan reklame yang tidak membayarkan pajak ke kas daerah. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah Chairuddin mengatakan kegiatan penertiban ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka patuh pajak […]
-
Kring Pajak Jelaskan Fungsi Setiap Kolom di Buku Besar Coretax DJP
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan fungsi pada setiap kolom yang tercantum di buku besar Coretax DJP. Salah satunya ialah kolom Saldo. Kring Pajak menjelaskan kolom saldo merupakan bagian dari buku besar (tax ledger) yang mencatat seluruh transaksi perpajakan wajib pajak, baik kewajiban maupun hak perpajakan. Transaksi tersebut disajikan dalam […]
-
DPR Minta Pemerintah Hati-hati Tetapkan Target Penerimaan Pajak 2027
Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pemerintah perlu menetapkan kebijakan pajak secara hati-hati mengingat pertumbuhan PDB masih belum berjalan beriringan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. “Kita harus hati-hati soal pajak. Di saat ekonomi rumah tangga cenderung di bawah pertumbuhan PDB, ada sensitivitas […]
-
Purbaya: Pemerintah Bakal Terima Dividen Danantara Rp120 Triliun
Pemerintah akan memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen senilai kurang lebih Rp120 triliun dari Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dividen dimaksud akan disetorkan oleh Danantara kepada pemerintah pada tahun ini sesuai keputusan presiden. “Sekitar Rp120 triliun tahun ini. Itu yang diputuskan oleh presiden,” katanya, dikutip pada Minggu (30/8/2026). Berbeda dengan periode-periode […]
-
Restitusi Pajak Turun, Apindo Khawatir Ganggu Likuiditas dan Kepercayaan Dunia Usaha
Dunia usaha menyoroti penurunan realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tertunda dapat berdampak terhadap likuiditas perusahaan dan kepastian iklim investasi. Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 185,38 triliun. […]
WA only