Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pajak Bisa Diperpanjang
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki jangka waktu yang dapat diperpanjang. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (17/10/2023). Adapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan itu meliputi jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan […]
-
Pajak Minimum Global Diklaim Bikin Penerimaan Negara Lebih Optimal
OECD mengeklaim pajak minimum global sebagaimana diatur dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal mengurangi jumlah laba yang kurang dipajaki (low-taxed profit) secara global hingga 70%. Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Perpajakan OECD David Bradbury mengatakan yang dimaksud dengan laba yang kurang dipajaki ialah penghasilan yang dikenai pajak dengan tarif efektif lebih […]
-
Pemprov-DPRD Kaltim setujui perda pajak daerah dan retribusi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD setempat sepakat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik serta dihadiri 37 anggota DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Senin. Penjabat Gubernur Kaltim […]
-
Siap-Siap! NIK Akan Terhubung dengan NPWP Daerah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas penggunaan Nomor Induk Keluarga (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal tersebut disampaikan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus dalam acara media gathering, Senin (16/10). “Kita juga akan mendorong penggunaan single NPWPD. Kan di pusat (DJP) juga lagi dilakukan. Nanti […]
-
Sri Mulyani Minta Penerapan Pajak ke Ojol dan Online Shop Lewat Skema Kerja Sama
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus menyarankan penerapan pajak kepada layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) dan toko daring (online shop) dilakukan melalui skema kerja sama. “Yang bisa digali adalah kerja sama. Misal, ketika ada transaksi makanan, dengan omzet tertentu ya, bisa langsung ditarik pajak […]
Got any book recommendations?
WA only