Mindblown: a blog about philosophy.
-
SP2DK Harus Ikuti Data Pusat, Pengawasan-Pemeriksaan DJP Tak Sporadis
JAKARTA, Keberadaan Komite Kepatuhan kembali mendapat sorotan netizen. Yang terbaru, peranan Komite Kepatuhan dalam hal penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa KPP tidak bisa menerbitkan SP2DK tanpa mengacu data dari kantor pusat. Kehadiran Komite Kepatuhan membuat SP2DK hanya bisa diterbitkan berdasarkan data kantor pusat. “Jadi, […]
-
Maraknya Jasa Digital Bajakan Bisa Gerus Pendapatan Negara
Upaya pemerintah dalam menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital nyatanya masih terganjal oleh maraknya jasa digital bajakan alias ilegal. Pasalnya, banyak akun premium layanan streaming film hingga musik seperti Netflix dan Spotify yang diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah dibandingkan platform resmi. Padahal, platform Netflix dan Spotify […]
-
Perlahan, Pelayanan Pajak DJP Bakal Tersentralisasi
Dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen Pajak (DJP) akan secara bertahap melakukan sentralisasi pelayanan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pelayanan pajak akan terus ditingkatkan. Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan turut memberi dampak terhadap pelayanan. “Diharapkan nanti pelayanan-pelayanan yang selama ini sudah digital akan coba […]
-
Ada Akun Wajib Pajak, DJP Sebut Proses Bisnis Lebih Efisien
Adanya akun wajib pajak (taxpayer account) akan mengefisienkan proses bisnis yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP). Pada saat bersamaan, cost of compliance wajib pajak diyakini akan turun. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin mengatakan taxpayer account akan disediakan saat sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) diimplementasikan pada tahun depan. “Sekarang proses […]
-
Catat! TikTok Cuma Setor Pajak sebagai PPN PMSE
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Ihsan Priyawibawa mengatakan platform media sosial TikTok hanya menyetor pajak ke negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). “TikTok terdaftar sebagai salah satu pemungut PPN PMSE. Jadi, TikTok melakukan setoran pajak terhadap aktivitas pemungutan PPN atas transaksinya di Indonesia,” kata […]
Got any book recommendations?
WA only