Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ditjen Pajak Pastikan Keamanan Data Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa data wajib pajak yang tersimpan dalam sistem perpajakan aman. Bagi DJP Kemenkeu, proteksi data merupakan hal utama dalam mengelola keamanan data. Oleh karena itu untuk memastikan keamanan data Wajib Pajak, DJP sudah menetapkan tata kelola pengamanan data sesuai kaidah yang ada. Tata kelola yang dimaksud adalah […]
-
Mulai 1 Juli 2024, NIK Berlaku Penuh Sebagai NPWP Individu
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan terkait dengan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). DJP Kemenkeu mengatakan, mulai 1 Juli 2024 mendatang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diimplementasikan secara penuh sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan […]
-
Tingkatkan Rasio Pajak, Pemerintahan Baru Harus Berani Buru Pajak Orang Kaya RI
Peningkatan rasio pajak alias tax ratio Indonesia menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan yang baru. Maklum, rasio pajak Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari kalangan crazy rich. “Sekarang perlu […]
-
Menanti Tuah Guyuran Subsidi Pajak Baru
Pemerintah kembali mengguyur subsidi fiskal untuk mendorong industri mobil listrik dan properti pada tahun ini. Namun di tengah pelemahan daya beli kelas menengah, subsidi fiskal ini dinilai hanya menahan risiko perlambatan ekonomi, alias tak bisa mengungkit pertumbuhan signifikan. Kementerian Keuangan baru saja merilis tiga aturan baru insentif pajak untuk industri kendaraan listrik, juga properti. Pertama, […]
-
Insentif PPN Berlanjut, Pasar Mobil Listrik Ngebut
emerintah akhirnya memastikan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik kembali berlanjut pada 2024. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8 Tahun 2024, pemerintah memotong tarif PPN mobil listrik sebanyak 10%, dari 11% menjadi hanya 1% dari harga jual kendaraan tersebut. Mobil listrik yang berhak memperoleh insentif PPN harus […]
Got any book recommendations?
WA only