Mindblown: a blog about philosophy.
-
Rupiah Lesu ke Rp15.125 Akibat Tertekan Penguatan Dolar AS
Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.125 per dolar AS pada Jumat (10/2) pagi. Mata uang Garuda melemah 28 poin atau minus 0,19 persen dibandingkan penutupan di hari sebelumnya. Tak jauh beda, mata uang di kawasan Asia terpantau melemah. Rupee India turun 0,03 persen, yuan China merosot 0,04 persen, yen Jepang minus 0,05 persen, dan dolar […]
-
Terkait UU Pajak dan Retribusi Daerah, Ini Langkah yang Dilakukan Pemprov Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah mulai membahas langkah-langkah yang akan diambil menyikapi telah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat Hansastri mengatakan terkait UU tersebut, kini Pemprov Sumbar sedang menyiapkan naskah akademis untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Petunjuk Teknis Dalam Pungutan […]
-
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 yang Dipotong Atas Uang Pesangon
Pemberi kerja perlu memahami kembali bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang pesangon bisa bersifat final atau tidak final. Peraturan Dirjen Pajak PER-68/PJ/2009 mengatur bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas uang pesangon bersifat final apabila pembayarannya dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Sementara itu, pengenaan PPh Pasal 21 atas […]
-
Ini Cara Lapor SPT Tahunan untuk Freelance atau Pekerja Lepas
Kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT berlaku untuk semua orang yang memiliki penghasilan sesuai ketentuan, termasuk bagi pekerja freelance. Pekerja freelance atau pekerja lepas menjadi alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan bagi sebagian orang. Dengan kemampuan yang mumpuni dan ketekunan, pekerjaan itu dapat memberikan penghasilan yang cukup, bahkan besar. Dalam kacamata perpajakan, pekerja freelance disebut […]
-
DJP Sebut Subjek PPh Final UMKM Ditambah Lewat PP 55/2022
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tidak mengubah ketentuan PPh final UMKM yang selama ini termuat dalam PP No. 23/2018. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dedi Kusnadi mengatakan seluruh ketentuan PPh final UMKM pada PP 23/2018 dicantumkan kembali dalam PP 55/2022. Menurutnya, PP 55/2022 hanya menambahkan jumlah subjek PPh final UMKM. “Hanya […]
Got any book recommendations?
WA only