Mindblown: a blog about philosophy.
-
New York Kenalkan RUU Baru, Lembaga Negara Sah Terima Pembayaran Kripto
Jakarta. Anggota Majelis Negara Bagian New York Clyde Vanel memperkenalkan RUU baru pada Kamis (26/1/2023) yang menetapkan cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran untuk lembaga negara. RUU Majelis A2532 telah dirujuk ke Komite Majelis Negara Bagian New York untuk Operasi Pemerintah. Menurut ringkasannya, RUU ini menetapkan lembaga negara diizinkan untuk menerima mata uang kripto seperti bitcoin, ethereum, […]
-
Ingat Bayar Pajak 5 Tahunan Wajib ke Samsat, Simak Aturannya
Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi pajak tahunan dan perpanjangan masa berlaku untuk lima tahun sekali. Aturan baru menyebutkan, kendaraan yang terlambat membayarkan pajak 5 tahunan selama dua tahun berturut-turut, konsekuensinya adalah data registrasi kendaraan bakal dihapus. Pembayaran pajak pun saat ini mudah. Wajib pajak dapat membayar secara daring melalui sejumlah aplikasi. Namun demikian, khusus pajak lima tahunan, pembayaran […]
-
Ada Holding & Subholding PLN, Sri Mulyani: Tidak Ada Halangan dari Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui pembentukan holding dan subholding PT PLN (Persero). Hal itu dilakukan demi efisiensi pelayanan dan transisi ke energi baru terbarukan (EBT). “Kita setujui berbagai hal yang dibutuhkan agar pembentukan holding subholding dari sisi perpajakan yaitu apakah dari sisi treatment PPN, PPh itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” […]
-
Bantu Kejar Setoran PBB, Ratusan Pejabat Dapat Uang Insentif
Pemkab Maros, Sulawesi Selatan memberikan insentif kepada pengumpul pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan insentif tersebut diberikan kepada pejabat pengumpul PBB-P2 yang berhasil melampaui target. Pejabat yang memperoleh insentif tersebut beragam mulai dari para camat, kepala desa, lurah, hingga kepala dusun. “Yang berhasil mencapai target diatas 100%. […]
-
Catat! Hari Ini Batas Akhir bagi Perusahaan Berikan Bukti Potong PPh
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bendahara gaji, baik di perusahaan atau instansi pemerintah, agar segera memberikan bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2022 kepada karyawan/pegawai. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus menyerahkan bukti pemotongan PPh yang diterima paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. […]
Got any book recommendations?
WA only