Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Susun Berbagai Insentif Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik, Diterapkan Tahun Depan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk mendukung percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan, insentif tersebut akan diputuskan pada 2023. “Mudah-mudahan sebentar lagi. Ada kemungkinan ya tahun depan (insentif kendaraan listrik dapat dihadirkan),” ucap Hendro di Kantor Kemenhub Jakarta, Selasa (1/11/2022). Terkait jenis insentif […]
-
Indonesia Tak Buru-Buru Revisi Skema Insentif Pajak
Pemerintah mengaku tak buru-buru untuk merevisi skema insentif perpajakan yang tengah berlaku di Indonesia. Termasuk, pemerintah tak buru-buru menetapkan pajak minimum domestik berdasar ketentuan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) pada skema perpajakan global Pilar 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dan negosiasi dengan […]
-
Catat! Pemindahbukuan Lewat e-Pbk, Jangka Waktu Permohonan Tak Berubah
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) memberitahukan jangka waktu permohonan pemindahbukuan (Pbk) secara elektronik melalui aplikasi e-Pbk masih sama dengan prosedur pengajuan manual. Pelaksana Seksi Pemutakhiran TKB Direktorat P2Humas DJP Darmawan Sidiq menyampaikan ketentuan jangka waktu pemindahbukuan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) layanan unggulan di bidang perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan (KMK) […]
-
Warga Sri Lanka Demo Tolak Kenaikan Pajak 30 Persen
Jakarta, Ratusan orang di Sri Lanka menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pajak tinggi, inflasi, dan dugaan penindasan di tengah upaya negara itu untuk keluar dari krisis keuangan terburuk dalam tujuh dekade. Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh warga anti pemerintah, bersama partai-partai politik oposisi, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Namun, aksi demo itu diblokir oleh polisi […]
-
Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah
Pengamat keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, melihat ada ketidakadilan perlakuan antara lembaga pemerintah dan swasta dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan. “Contoh, aksi eksploitasi nomor telepon nasabah untuk kegiatan telemarketing. Jika korporasi atau bank swasta melakukan telemarketing, maka korporasi melanggar UU […]
Got any book recommendations?
WA only