Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bea Cukai dan Kejati Kalbar cegah pengiriman 14 kontainer CPO ilegal
Tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mencegah pengiriman sebanyak 14 kontainer CPO (crude palm oil) diduga ilegal di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kalbar. “Pengungkapan perkara ini, merupakan operasi intelijen kejaksaan yang mendapatkan informasi tentang rencana ekspor 14 kontainer, kemudian dilakukan pengecekan, dan berdasarkan dokumen ekspor berisi minyak kotor (Miko) namun setelah dilakukan pengecekan […]
-
Belanja Negara Rp 1.200 T Belum Dipakai, Ekonom: Siklus Penyerapan Buruk, Ditumpuk Akhir Tahun
Jakarta – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengungkap dua alasan mengapa dana belanja negara banyak yang belum terserap. Anggaran yang belum digunakan mencapai Rp 1.200 triliun, padahal periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. “Pertama, tidak terserapnya belanja negara karena kesengajaan. Agar pemerintah memiliki SILPA—Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran— yang lebar,” ujar ujar dia melalui […]
-
Penerapan Second Home Visa Jadi Potensi Pajak Baru untuk Pemerintah
Keberadaan visa rumah kedua atau second home visa akan memberikan potensi penerimaan pajak baru bagi Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan seorang warga negara asing (WNA) bakal berkewajiban membayar pajak di Indonesia bila persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. “Pada Pasal 2 ayat (3) UU PPh dijelaskan bahwa WNA akan […]
-
Sri Mulyani Kasih Sinyal Tarif Cukai Bakal Naik di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2023 mendatang. Beleid aturan tersebut kini pun tengah dipersiapkan dan pelajari oleh Kementerian Keuangan. “Itu (tarif cukai) nanti ya. pokoknya ikutin nanti ya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/10/2022). Sri Mulyani pun […]
-
WP Beromzet Kurang Rp4,8 M Bisa Pilih PP 23 atau Norma, Apa Bedanya?
JAKARTA – Wajib pajak orang pribadi dengan peradaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4,8 miliar bisa memilih menjalankan kewajiban pajaknya dengan 2 opsi. Pertama, mengikuti ketentuan PP 23/2018 dengan tarif PPh final 0,5%. Kedua, menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto yang dikenakan pajak dengan ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2015. Namun, […]
Got any book recommendations?
WA only