NEWS
-
Bos Pajak Buka Kontak Pengaduan Buat Layanan & Perilaku PNS DJP
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto resmi membuka saluran pengaduan masyarakat terkait keseluruhan layanan perpajakan. Tidak hanya soal pengaduan pelayanan, kini pengaduan diperluas mencakup pengaduan tindak pidana di bidang perpajakan dan pengaduan kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai. Ketentuan ini, Bimo tetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 sejak 28 November 2025. Dalam aturan sebelumnya, yakni […]
-
Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
Pemerintah bakal mengatur lagi pengawasan lepatuhan wajib pajak. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mematangkan penyusunan aturan baru terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan (HPP) III, di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, proses harmonisasi rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak kembali dilakukan. Rapat dibuka Direktur HPP […]
-
Bupati Janji Bebaskan Lahan Sawah dari Pajak Bumi dan Bangunan
Pemkab Tabanan berjanji akan membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas lahan sawah di kawasan subak Jatiluwih pada 2026. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan hal tersebut seusai audiensi dengan petani dan pemilik akomodasi pariwisata Jatiluwih. Sanjaya menegaskan seluruh aspirasi akan ditampung dan diteruskan kepada gubernur Bali mengingat penataan kawasan berada […]
-
Alasan Purbaya Mau Pungut Bea Keluar Batu Bara dan Emas: Tutup Defisit
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memungut bea keluar batu bara dan emas. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan negara. Bea keluar emas direncanakan sebesar 7,5 persen sampai 15 persen. Sementara, tarif bea masuk batu bara sebesar 1 persen sampai 5 persen. Ia berharap bisa mengumpulkan Rp23 triliun per tahun dari dua kebijakan tersebut. “Rp3 triliun (dari emas) dan Rp20 triliun (dari […]
-
Program Pemutihan PBB Berakhir, Pemkot Himpun Setoran Rp16,65 Miliar
Pemkot Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung telah menghimpun penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) senilai Rp16,65 miliar hingga 30 November 2025. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Muhammad Yasin menyebut setoran PBB-P2 didongkrak oleh program pemutihan sanksi denda dan pokok pajak yang berakhir bulan lalu. Menurutnya, insentif pajak ini berhasil mendorong masyarakat melunasi kewajibannya. […]
WA only