Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alamat Rumah di NPWP Berbeda dengan KTP, Harus Bagaimana?
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak yang punya kendala perbedaan data antara nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengurusnya. Misalnya, ada perbedaan alamat tempat tinggal wajib pajak yang tercatat pada NPWP dan KTP. “Demi kemudahan administrasi, kami menyarankan Kakak melakukan prosedur pemindahan wajib pajak. Pemindahan wajib pajak dapat dilakukan di […]
-
Bertahap, Ini Rencana Penutupan Saluran Pelaporan SPT Lewat e-SPT
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv). Pengumuman dari otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (17/2/2022). Sesuai dengan Pengumuman No. PENG-5/PJ.09/2022, penutupansaluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT akan dilakukan secara bertahap. Untuk jenis formulir SPT 1770S, 1770, dan 1771, penutupan dilakukan […]
-
Incar Insentif Bea Masuk, Tesla Wajib Beli Suku Cadang US$500 Juta
NEW DELHI – Untuk memperoleh fasilitas potongan bea masuk atas kendaraan, Tesla diminta untuk berkomitmen membeli suku cadang domestik paling sedikit US$500 juta atau setara dengan Rp7,17 triliun. CEO Tesla Elon Musk meminta Pemerintah India untuk memotong tarif bea masuk atas mobilnya. Namun, pemerintah baru akan mempertimbangkan permintaannya jika Tesla berkomitmen membeli suku cadang domestik […]
-
Harga Bahan Pokok Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak dan Bea Masuk
TAIPEI – Pemerintah Taiwan memutuskan untuk menurunkan hingga menangguhkan pembayaran pajak dan bea masuk pada berbagai jenis barang. Kebijakan ini ditetapkan sebagai respons terhadap lonjakan harga bahan pokok imbas dari adanya gangguan sistem rantai pasok. Kebijakan ini juga ditetapkan karena adanya ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina. Salah satu media berita di Taiwan mengabarkan kebijakan […]
-
Penelitian Kepatuhan dan P2DK Tidak Boleh Ganggu Bisnis Wajib Pajak
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) memberikan rambu-rambu bagi kantor pelayanan pajak (KPP) dalam melakukan penelitian kepatuhan material dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, penelitian kepatuhan material dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) perlu dilaksanakan tanpa menambah beban kepatuhan atau compliance cost wajib pajak. “Penelitian kepatuhan material […]
Got any book recommendations?
WA only