Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penerapan pajak karbon jangan untuk alihkan tanggung jawab korporasi
Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, penerapan pajak karbon di Indonesia jangan sampai menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab korporasi terhadap gas emisi yang telah mereka produksi. “Tidak cukup hanya mengkompensasi kerusakan dengan membayar pajak, tetapi pembangunan yang bersifat ekstraktif terus berjalan,” kata Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Selasa. Menurut […]
-
Kenaikan Harga Komoditas Kerek Harga Pupuk
Jakarta. Pandemi global dan melonjaknya harga komoditas amoniak, phosphate rock, dan KCl (bahan baku NPK), gas hingga minyak bumi di pasar internasional turut mempengaruhi harga pokok produksi pupuk di Indonesia. Meski demikian, produsen pupuk dalam negeri khususnya Pupuk Indonesia Group masih menjual pupuk komersial atau nonsubsidi di bawah harga pasar internasional demi membantu pertumbuhan ekonomi. […]
-
Tarif Sewa Lapangan Latih JIS Rp 2 Juta-Rp 4,75 Juta
Jakarta. Badan usaha milik daerah DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menetapkan tarif sewa dua lapangan latih sepakbola berstandar FIFA di Jakarta International Stadium (JIS) kisaran Rp 2 juta hingga Rp 4,75 juta untuk waktu pemakaian selama dua jam setiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. PT Jakpro selaku pengelola JIS menyatakan, kedua lapangan latih tersebut […]
-
BUKAN Sembako di Pasar Tradisional yang Akan Dikenai Pajak, tapi Sembako Premium
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyampaikan penjelasan detil terkait usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, barang sembako di pasar tradisional dipastikan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN). “Misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual […]
-
Undang-Undang Diamendemen, WP Badan Bisa Mencicil Pembayaran Pajak
Guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Pemerintah Uzbekistan resmi mengesahkan undang-undang pembayaran pajak secara angsuran. Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengatakan pemerintah resmi mengamendemen Undang-Undang No. ZRU-722. Menurutnya, amendemen tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. “Untuk menjaga kelangsungan usaha, wajib pajak yang tidak mampu membayar utang pajak diberikan […]
Got any book recommendations?
WA only