Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Sebut Aturan Keuangan Negara Hingga Pajak Sesuai Syariah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam mendesain kebijakan keuangan hingga perpajakan di Indonesia, pemerintah sudah sesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah. Prinsip yang dimaksud adalah kesetaraan dan keadilan. “Kebijakan yang kami rancang secara pasti mencerminkan ekonomi syariah yang objektif. Kami menyebutnya kesetaraan dan keadilan, kita tingkat ekonomi masyarakat yang berkualitas dan adil,” ujarnya dalam diskusi Strengthen Islamic […]
-
Sri Mulyani: Pemanfaatan Insentif Pajak Capai Rp60,57 Triliun Hingga 15 Oktober
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, insentif pajak dari pemerintah telah dimanfaatkan sebesar Rp60,57 triliun hingga pertengahan Oktober 2021. Realisasi tersebut berasal dari insentif dunia usaha (PMK-9) sebesar Rp57,81 triliun dan PPN DTP rumah (PMK-21) sebanyak Rp0,64 triliun. “Insentif pajak tetap kita berikan meskipun jumlah sektornya makin kecil,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (25/10). Sri […]
-
AS dan 5 negara Eropa sepakat selesaikan sengketa pajak digital
Amerika Serikat (AS) dan lima negara Eropa yakni Inggris, Prancis, Italia, Spanyol dan Austria sepakat menyelesaikan sengketa perdagangan atas pajak digital terhadap perusahaan raksasa teknologi. Kesepakatan itu datang setelah 136 negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan G20 menyetujui perjanjian global pengenaan pajak minimum 15% terhadap perusahaan multinasional besar. Keenam negara […]
-
Per September, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp182,9 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan bea cukai per September 2021 mencapai Rp 182,9 triliun. Capaian ini telah mencapai 85,1 persen dari target APBN dan tumbuh 28,9 persen (yoy). “Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 182,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (25/10). Penerimaan tersebut didorong tren positif bea masuk yang tumbuh 13,7 persen. Hal ini dipengaruhi […]
-
Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela di 2022 Berbeda dengan Tax Amnesty
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menegaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty. Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak. “Jadi ada program yang ditawarkan pemerintah melalui […]
Got any book recommendations?
WA only