Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Era SBY Minta Bansos Tunai Dinaikkan Jadi Rp1,5 Juta
Jakarta, Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp1 juta-Rp1,5 juta. Dana itu diberikan dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.Chatib mengatakan sebaiknya pemerintah tak memberikan bansos tunai hanya Rp300 ribu-Rp700 ribu. Dana tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jangan dikasih Rp300 ribu-Rp700 ribu, tapi dikasih […]
-
Ditjen Pajak Rilis Laporan, Begini Kilas Balik Kinerja Tahun 2020
Ditjen Pajak (DJP) merilis laporan tahunan 2020 yang mengurai kinerja otoritas di tengah situasi pandemi Covid-19. Jakarta. DJP menyampaikan realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu mencapai Rp1.072,11 triliun atau 89,43% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 19,55% (menyertakan indikator PPh migas) dan kontraksi sebesar 17,41% (tanpa komponen PPh migas). “Proporsi penerimaan […]
-
Wamenkeu: Kenaikan Tarif PPN Tak Akan Ganggu Proses Pemulihan Ekonomi
Jakarta. Kementerian Keuangan meyakini kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per April 2022 tidak akan menghambat proses pemulihan ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan barang dan jasa yang amat dibutuhkan oleh masyarakat seperti bahan pokok, jasa pendidikan, hingga jasa kesehatan masih tetap terbebas dari PPN, sebagaimana aturan sebelumnya. “Kami pastikan masyarakat berpenghasilan rendah […]
-
Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024
Roma. Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia Daniele Franco mengatakan pemerintah akan mencabut pajak digital atau digital services tax (DST) pada 2024. Pencabutan ketentuan pajak digital pada 2024 dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercapai atas proposal Pilar 1: Unified Approach. Franco pun mengajak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. “Kami mengekspektasikan pencabutan DST pada 2024. DST bukanlah solusi […]
-
Kemenkeu Tegaskan UU Perpajakan Perkuat sektor UMKM
JAKARTA. Kementerian Keuangan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk menguatkan pelaku sektor UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, UU HPP melengkapi dukungan lainnya seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan desain APBN karena UMKM berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan 97 persen […]
Got any book recommendations?
WA only