Mindblown: a blog about philosophy.
-
Fokus Pasar: Tax Amnesty Jilid II Mampu Jadi Katalis Pasar
Pelaku pasar pada awal pekan cermati dampak dari program tax amnesty jilid 2, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, pada pasar saham dan obligasi. Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan, dalam program tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh). Pelaporan ini, berdasarkan harta […]
-
Ini Cara Hitung Tarif Pajak Penghasilan Harus Dibayar dalam UU HPP yang Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perubahan lapisan tarif penghasilan orang pribadi yang kena pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. “Perubahan lapisan PPh Orang Pribadi ini jelas-jelas justru melindungi masyarakat menengah ke bawah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor […]
-
PPh 35 Persen untuk Orang Kaya Menambah Penerimaan Pajak Hingga Rp8 Triliun
JAKARTA – Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh DPR RI, Kamis (7/10/2021). Salah satu peraturan perpajakan yang dibahas pada beleid sapu jagad tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh). Pada salah satu poin substansi UU PPh, pemerintah menambah lapisan tarif PPh Orang Pribadi (OP) sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Bahana Sekuritas, […]
-
PPnBM emisi tepat untuk dorong era mobilitas bersih
Jakarta (ANTARA) – Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru berdasarkan emisi yang dihasilkan, rencananya diberlakukan mulai 16 Oktober ini, dengan pro kontra mulai bermunculan ketika pasar otomotif menggeliat dari hantaman pandemi COVID-19. Pasar mobil baru domestik yang sedikit menggeliat berkat insentif diskon PPnBM dari pemerintah, dikhawatirkan akan melesu kembali ketika PPnBM emisi […]
-
Fiskal Ketat, Pemerintah Diminta Lebih Sensitif Beri Diskon Pajak
Jakarta – Pemerintah diminta lebih sensitif dalam mengucurkan belanja perpajakan untuk pemberian insentif fiskal seperti diskon pajak. Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan perlu kajian komprehensif sebelum insentif itu diberikan. “Seperti bagaimana kontribusi insentif ke perekonomian. Dari yang ada saat ini, apakah benar bisa memberikan dampak,” ujar Riza dalam acara webinar mengenang 100 hari Enny Sri Hartati, […]
Got any book recommendations?