NEWS
-
BPS Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin data yang dikumpulkan dari pelaku usaha pada Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kerahasiaan data pelaku usaha dilindungi oleh UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). “Data yang Bapak dan Ibu isikan melalui kuesioner akan kami jaga kerahasiaannya dan […]
-
DJP Beberkan Nilai Kontribusi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memperinci kontribusi dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak dalam tahun berjalan ini. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kegiatan intensifikasi berupa pengawasan,pemeriksaan, penagihan, hingga penegakan hukum memberikan kontribusi hingga 31,2% terhadap penerimaan pajak hingga Mei 2026. “Terkait intensifikasi, penerimaan dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hinggapenegakan hukum. Alhamdulillah, kontribusi penerimaan dari intensifikasi sekitar […]
-
Bertransaksi dengan WP UMKM, Gimana Cara Input Fasilitasnya di Bupot?
Merujuk Pasal 7 ayat (1) PMK 164/2023, ada 2 cara pelunasan pajak penghasilan (PPh) final UMKM. Kedua cara tersebut meliputi: (i) disetor sendiri oleh wajib pajak; atau (ii) dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh. PPh final UMKM akan dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut apabila wajib pajak UMKM bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut. Atas pemotongan/ pemungutan itu, pemotong/pemungut […]
-
DJP Perkuat Kompetensi Fiskus di Fungsi Pengawasan hingga Pelayanan
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memprioritaskan penguatan kompetensi pegawai pajak (fiskus) guna mencapai target penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (17/6/2026). Menurut Bimo, penguatan SDM yang dibutuhkan antara lain untuk fungsi pengawasan, penerimaan, pemeriksaan, serta pelayanan pajak. Dia menilai perbaikan aspek-aspek tersebut bakal mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang […]
-
DJP Aktifkan Kembali Puluhan Ribu Wajib Pajak Dormant
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak yang sebelumnya berstatus nonaktif atau dormant. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak dan mengamankan penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, hingga 12 Juni 2026, DJP telah mereaktivasi 24.672 wajib pajak yang sebelumnya berstatus non-effective […]
WA only