Mindblown: a blog about philosophy.
-
Manfaatkan! Pemkab Ini Hapuskan Denda 8 Jenis Pajak Daerah Sekaligus
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memberikan insentif pembebasan denda pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menyatakan program penghapusan denda diberikan meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak daerah. Pemutihan denda pajak daerah juga diberikan untuk memeriahkan HUT ke-153 kabupaten tersebut. “Dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, diberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa […]
-
Jatuh Tempo Akhir Bulan, Bapenda DKI Minta WP Segera Lunasi PBB
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2023 paling lambat pada akhir bulan ini. Bila PBB baru dilunasi oleh wajib pajak setelah 30 September 2023, wajib pajak harus membayar pokok sekaligus sanksi administrasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Untuk menghindari biaya denda keterlambatan […]
-
Jamin Proteksi Data, DJP Siapkan Aturan Soal Forensik Digital
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan tengah menyiapkan peraturan mengenai kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan proteksi data menjadi hal utama dalam mengelola data, termasuk melalui forensik digital. Oleh karena itu, DJP juga ingin memastikan tidak ada data yang bocor karena pelaksanaan kegiatan forensik digital ini. “Saat […]
-
DPRD Kepri minta Pemprov data objek pajak alat berat
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, meminta badan pendapatan daerah (Bapenda) setempat mendata ulang objek pajak alat berat guna memaksimalkan perolehan pajak pada tahun 2024. “Perlu didata lagi agar jumlah objek pajak alat berat itu betul-betul rill dengan kondisi di lapangan demi pencapaian target yang maksimal,” kata Wahyudin di Tanjungpinang, Senin. […]
-
Sri Mulyani Bakal Terus Pangkas Pegawai Kemenkeu, Ini Penyebabnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal terus memangkas jumlah pegawai khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan. Hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan otomatisasi alias digitalisasi layanan. Sri Mulyani mengatakan pemangkasan pegawai DJPb akan diimbangi dengan peningkatan kualifikasi atau penilaian kompetensi dan kemampuan dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri. “Itu dulu jaman baheula […]
Got any book recommendations?
WA only