Mindblown: a blog about philosophy.
-
Beli Rumah di Luar negeri, DJP Ingatkan Tetap Bayar Pajak di Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan komentar terkait ramainya kabar yang beredar di media sosial. Diketahui, orang kaya asal Indonesia membeli hunian mewah di kawasan strategis Singapura dengan nilai fantastis. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, masyarakat Indonesia tidak dilarang atau dibebaskan untuk membeli properti di mana saja, tidak […]
-
Rayakan HUT ke-24, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak
Guna merayakan hari ulang tahun ke-24, Pemkot Dumai memberikan fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 973/458/2023, 973/459/2023, dan 973/460/2023, fasilitas pembebasan PBB tahun 2023 diberikan untuk veteran dan penghapusan denda PBB diberikan wajib pajak orang pribadi dan badan. “Program keringanan PBB menjadi stimulus bagi masyarakat sehingga keuangan masyarakat […]
-
Pajak Ekspor Feronikel dan NPI, Industri Smelter Minta Pemerintah Identifikasi Awal
Pelaku usaha smelter meminta pemerintah melakukan identifikasi awal sebelum menetapkan pajak ekspor untuk produk Feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI). Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Haykal Hubeis mengungkapkan, identifikasi awal perlu dilakukan sebagai dasar pengenaan kebijakan pajak ekspor. Menurutnya, pelaku usaha industri smelter nikel menghadapi situasi yang berbeda-beda. Salah satunya yakni […]
-
Cuma Deklarasi Harta, Wajib Pajak Tak Perlu Lapor di e-Reporting PPS
Pelaporan realisasi repatriasi atau investasi hanya diwajibkan bagi peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang berkomitmen melakukan repatriasi atau investasi harta bersih dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Bila pada saat PPS digelar wajib pajak hanya melakukan deklarasi harta dalam negeri atau deklarasi harta luar negeri, wajib pajak tidak perlu menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi […]
-
Rencana Kenaikan PPN 12% Jalan Terus, Kebenaran Laporan SPT Diteliti
Publik kembali menyoroti rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Topik ini menjadi salah satu atensi netizen dalam sepekan terakhir. Seperti yang tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN dinaikkan menjadi 11% per 2022 lalu dan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 mendatang. Kendati diadang dinamika […]
Got any book recommendations?
WA only