NEWS
-
Insentif Pajak Pekerja Diperbesar, PPh 21 DTP 2026 Hampir Rp 500 Miliar
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2026 hampir menyentuh Rp 500 miliar. “Kami […]
-
Soal Pemungutan Pajak Marketplace, DJP Tunggu Arahan Purbaya
NGANJUK. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace tinggal menunggu arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti, institusinya sudah siap untuk mulai menunjuk penyedia marketplace sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang online. “Kami masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK-nya. […]
-
11,2 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sampai Selasa, 14 April 2026 sebanyak 11,2 juta Wajib Pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan atau PPh lewat Coretax. Batas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi diperpanjang sampai 30 April 2026. Jumlahnya sekitar 73,48 persen dari target pelaporan yakni 15,27 juta. “Progres Pelaporan […]
-
Pelaporan SPT Tembus 11,2 Juta, Segini Dendanya bagi Wajib Pajak yang Terlambat
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah hingga pertengahan April 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan, hingga 14 April 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 11.226.740 SPT untuk Tahun Pajak 2025. “Dari total tersebut, mayoritas berasal dari Wajib […]
-
Ditjen Pajak Sebut Revisi Aturan Restitusi Masih dalam Pembahasan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait dengan restitusi masih dalam pembahasan. Untuk diketahui, pemerintah tengah membahas revisi PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak usai nilai restitusi tembus Rp361 triliun pada 2025 lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP […]
WA only