Mindblown: a blog about philosophy.
-
Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak
Panelis pada seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) menyoroti inkonsistensi dari putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak. Salah satu CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, Ruwaidah Afiyati mengatakan dirinya ketika menjabat sebagai hakim pengadilan pajak berusaha untuk merujuk putusan sebelumnya dan putusan peninjauan kembali (PK) ketika memutus suatu perkara. “Kami berusaha untuk konsisten. Walau […]
-
Pemkab Bantul Targetkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Rp57 Miliar di Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 sebesar Rp57 miliar. Jumlah tersebut masih di bawah ketetapan pajak yang nilainya Rp71 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung menerangkan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan target penerimaan pajak lebih rendah dari nilai […]
-
Bayar PPh Rp 100 Miliar, Bank NTT Pembayar Pajak Terbesar di NTT
Kepala KPP Pratama Kupang, Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi menyampaikan Bank NTT merupakan bank terbesar di NTT sehingga menjadi pembayar pajak terbesar. Untuk pembayaran pajak Ayu memastikan sekitar Rp 100 miliar lebih dalam setahun dari pajak PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan. “Jika di lihat dari tahun ke tahun, kita tidak bisa […]
-
Hibah Bukan Objek PPh, Ini Maksud Tak Ada Hubungan Usaha dan Pekerjaan
PP 55/2022 kembali mengatur tentang pengecualian harta hibahan, baik berupa uang atau barang, sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Pasal 7 beleid tersebut menyebutkan harta hibah dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang memenuhi sejumlah syarat. Syarat tersebut di antaranya, hibah diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (orang tua ke anak kandung), badan keagamaan, […]
-
Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap
Terdapat beberapa kondisi yang membuat SPT dinyatakan tidak lengkap oleh kantor pelayanan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019. Apabila kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan penelitian atas SPT dan ditemukan bahwa SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak lengkap maka wajib pajak bersangkutan bisa diterbitkan surat permintaan kelengkapan SPT. “KPP dapat menerbitkan surat […]
Got any book recommendations?
WA only