Mindblown: a blog about philosophy.
-
Petugas Pajak Gencarkan Kunjungan, Warung Makan Diingatkan Lapor SPT
Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) mulai menggencarkan kembali kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Kunjungan ke alamat wajib pajak ini sejalan dengan masuknya musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada awal tahun pajak. KPP Pratama Majene, Sulawesi Barat misalnya, menerjunkan petugasnya untuk mengunjungi sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju. Account representative (AR) […]
-
DJP Bakal Kenakan Tarif Efektif PPh Pasal 21, Begini Mekanismenya
Pemerintah tengah menyiapkan RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang memuat ketentuan penetapan tarif efektif rata-rata pemotongan PPh Pasal 21. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif akan memudahkan pemotong pajak lantaran mekanismenya lebih sederhana dibandingkan dengan skema pemotongan PPh Pasal 21 […]
-
Wajib Pajak Bandel Jadi Tersangka Pidana Pajak
Perhatian bagi wajib pajak nakal. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa memproses sanksi pidana wajib pajak bandel kepada aparat penegak hukum, seperti dilakukan pada Rabu (4/1). Otoritas pajak menyerahkan wajib pajak bandel yang telah ditetapkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya. Wajib pajak yang berstatus tersangka itu melakukan tindak pidana bidang […]
-
Ditjen Pajak Bakal Naikkan Target Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT di 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 83,25%. Angka tersebut telah melewati target rasio kepatuhan formal yang sebesar 80%. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, pihaknya berencana menaikkan target rasio kepatuhan formal di tahun ini. Untuk itu, pihaknya terus […]
-
Indonesia Kini Punya Instrumen Khusus dan Umum Antipenghindaran Pajak
Melalui Bab VII Pasal 32-47 PP 55/2022, pemerintah mulai mengatur lebih lanjut ketentuan instrumen pencegahan penghindaran pajak yang telah dimuat dalam Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP. Dalam PP 55/2022 tersebut, pemerintah mengatur mekanisme yang bisa digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam best practice internasional, beragam mekanisme tersebut sering dikenal sebagai instrumen spesifik atau specific anti-avoidance rule (SAAR). Selain itu, […]
Got any book recommendations?
WA only