Mindblown: a blog about philosophy.

  • Kemudahan Terkait Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran, Ini Kata DJP

    Kemudahan Terkait Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran, Ini Kata DJP

    Pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran mendapat kemudahan administrasi terkait dengan pembuatan faktur pajak. Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Iqbal Rahadian mengatakan PKP, termasuk pedagang eceran, tetap berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, ada kewajiban terkait dengan faktur pajak. “Untuk [pembuatan faktur pajak] PKP pedagang eceran dimudahkan,” ujarnya […]

  • Integrasi NIK dan NPWP Jadi Respons atas Perkembangan Digitalisasi

    Integrasi NIK dan NPWP Jadi Respons atas Perkembangan Digitalisasi

    JAKARTA – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi respons atas perkembangan digitalisasi ekonomi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (21/10/2022). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan digitalisasi ekonomi menghadirkan berbagai tantangan sekaligus kesempatan. Dalam konteks ini, penggunaan data […]

  • Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB

    Pemkot Kendari menghapus denda pembayaran PBB

    Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluarkan kebijakan penghapusan pembayaran denda pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak hingga 30 November 2022. Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu di Kendari, Sultra, Kamis mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak, tanpa harus membayar denda atas keterlambatan dalam membayar PBB-nya. […]

  • NIK Jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi

    NIK Jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi

    JAKARTA – Pengusaha berpandangan bahwa pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan meningkatkan administrative cost yang ditanggung oleh otoritas pajak. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan lonjakan biaya administrasi akan terjadi khususnya pada kantor pelayanan pajak (KPP) di Pulau Jawa. Alasannya, lebih dari 50% populasi Indonesia […]

  • Pengawasan Pajak Makin Galak

    Pengawasan Pajak Makin Galak

    Pemerintah cukup optimis dengan pergerakan ekonomi tahun 2023 mendatang, meski dibayangi ancaman resesi global. Selain menargetkan pertumbuhan lebih tinggi, pendapatan negara juga ditarget tinggi. Akhir September lalu pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target penerimaan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 2.021,2 triliun. Ini kali pertama, target […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only