Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dulu Tiap Kantor Beda Hitungan Pajak Karyawan, Kini Seragam
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ingin menyeragamkan tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 melalui rumus tarif efektif rata-rata atau TER. Sebelum ada TER yang muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, DJP mencatat setidaknya ada 400 skenario penghitungan pemotongan pajak penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang […]
-
Ragu Sama Hitungan Pajak Terbaru di Kantor? Cek di Sini!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan sistem khusus bagi masyarakat yang ingin menghitung sendiri potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Termasuk penggunaan skema baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, sistem itu adalah kalkulator pajak yang dapat diakses melalui laman https://kalkulator.pajak.go.id/. Selain itu, juga bisa melalui […]
-
Chatib Basri Ingatkan Bursa Karbon Tidak Laku Tanpa Pajak Ini
Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pentingnya pajak karbon untuk segera diterapkan. Dia mengatakan tanpa pajak karbon, maka bursa karbon yang telah dibuka oleh pemerintah bisa tidak laku. “Pajak karbon harus dilakukan, kalau enggak trade-nya enggak terjadi,” kata Chatib di Jakarta, Senin (29/1/2024). Meski demikian, Chatib mengatakan penetapan tarif pajak karbon ini […]
-
Kemenkeu Masih Tunggu Kemenko Ajukan Insentif Pajak Sektor Pariwisata
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim belum menerima usulan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk sektor pariwisata dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan masih menunggu usulan itu disampaikan untuk segera dibahas. “Itu belum (dikaji). Itu masih kita lihat dan kita tunggu saja nanti (disampaikan Kemenko Perekonomian),” ujar Febrio di Kantor […]
-
Pemkot Tak Pungut Pajak Hiburan, PAD yang Hilang Rp 8 Miliar per Tahun
CIKARANG. Miliaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan di Kabupaten Bekasi hilang setiap tahun sebagai dampak larangan operasional usaha hiburan di wilayah setempat. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi Jenal Aca mengatakan Perda Kabupaten Bekasi 3/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata melarang operasional usaha hiburan. Menurutnya, […]
Got any book recommendations?
WA only