Mindblown: a blog about philosophy.

  • Genjot Penerimaan Pajak, Otoritas Ini Bakal Turunkan PTKP

    Genjot Penerimaan Pajak, Otoritas Ini Bakal Turunkan PTKP

    Pemerintah Argentina akan menurunkan ambang batas (threshold) penghasilan tidak kena pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Dalam RUU yang diusulkan oleh Presiden Argentina Javier Milei kepada parlemen, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bakal diturunkan dari ARS2,3 juta per bulan menjadi ARS1,25 juta per bulan. “Argentina berada dalam krisis fiskal yang diperparah oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, […]

  • Pajak Kripto Masih Tinggi, Asosiasi Minta Penyesuaian Tarif

    Pajak Kripto Masih Tinggi, Asosiasi Minta Penyesuaian Tarif

    Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia, Asih Karnengsih, menanggapi soal transaksi kripto di Indonesia yang masih terganjal karena pajak tinggi. Ia menyebutkan penerapan pajak kripto yang tinggi itu sangat memengaruhi transaksi di industri kripto. “Ada dua hal yang menurut aku menjadi concern kami. Karena betul, pajak itu memengaruhi langsung maupun tidak langsung […]

  • Masih Dibahas, Insentif Pajak Hiburan Belum Jelas!

    Masih Dibahas, Insentif Pajak Hiburan Belum Jelas!

    Pemerintah tak kunjung menerbitkan pemberian insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) badan untuk sektor pariwisata. Padahal, insentif itu merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo untuk merespons polemik tingginya tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75% yang termuat dalam UU HKPD. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, aturan itu hingga kini masih […]

  • Aturan Diskon Pajak ke Eksportir yang Simpan Dolar di RI Rampung

    Aturan Diskon Pajak ke Eksportir yang Simpan Dolar di RI Rampung

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, ketentuan insentif pajak penghasilan (PPh) terbaru bagi pengusaha yang memarkirkan dolarnya di dalam sistem keuangan Indonesia telah selesai dibahas. Ia mengatakan, peraturan yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 itu sudah selesai diharmonisasikan antar kementerian atau lembaga terkait, dan juga sudah […]

  • Pelaku Usaha Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan, Mendagri: Enggak Apa-apa…

    Pelaku Usaha Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan, Mendagri: Enggak Apa-apa…

    Pelaku usaha mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya terbuka kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only