Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pajak Mobil dan Properti Capai Rp489 Miliar per Juli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti sejak Januari sampai Juli 2022 telah mencapai Rp489 miliar. “Insentif ini terdiri dari PPnBM mobil Rp385 miliar dan PPN properti Rp104 miliar,” ucap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dilansir Antara, Jumat, 12 Agustus […]
-
Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa
KISARAN, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran melaksanakan tindakan penagihan berupa penyampaian surat paksa ke alamat wajib pajak di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 7 Juli 2022. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Kisaran Zoffy Octora mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pelunasan piutang pajak. Dalam kegiatan tersebut, juru sita mengingatkan wajib […]
-
Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak
Pendapatan negara pada RAPBN 2023 ditargetkan mencapai Rp2.443,6 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.016,9 triliun dan PNBP sejumlah Rp426,3 triliun. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendapatan negara guna mendukung pendanaan pembangunan. Guna mencapai target yang ditetapkan, sambungnya, pemerintah terus melanjutkan reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan […]
-
Pengusaha Mebel Tunggak Pajak Rp1,7 Miliar, Mesin Produksi Disita KPP
BINTAN, Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk melalui upaya penegakan hukum. KPP Pratama Bintan, Kepulauan Riau belum lama ini melakukan tindakan sita terhadap aset milik penunggak pajak. Dalam kegiatan penyitaan kali ini petugas mengamankan aset bergerak berupa alat produksi furnitur kayu. “Wajib pajak memiliki tunggakan pajak Rp1,7 miliar. Aset […]
-
Pemda Boleh Hapus Pajak Progresif Mobil dan Motor Bekas Sesegera Mungkin
JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBN 2). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa […]
Got any book recommendations?
WA only