Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Pajak Hiburan, Airlangga Lempar Tangan ke Pemerintah Daerah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen. Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak […]
-
Alamat yang Ditulis Vendor pada Faktur Pajak Salah, Harus Bagaimana?
JAKARTA. Faktur pajak harus memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Keterangan yang dimuat mencakup informasi tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak antara lain nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. Namun, […]
-
Pemkot Hapus Denda dan Beri Diskon Tunggakan PBB hingga 50%
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali memberikan pemutihan terkait dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada awal tahun ini. Program pemutihan itu berupa penghapusan denda serta pengurangan (diskon) tunggakan PBB. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menyatakan dilaksanakan program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan dalam pembayaran PBB. “Bagi yang masih memiliki tunggakan […]
-
Bukti Potong PPh 21 Harus Cantumkan NPWP atau NIK, Tidak Boleh Kosong
Aplikasi e-Bupot 21/26 tidak memungkinkan pemotong pajak untuk untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas pemberian penghasilan kepada orang pribadi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kalaupun orang pribadi penerima penghasilan memang tidak memiliki NPWP, pemotong pajak harus mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dari orang pribadi tersebut. “Kolom NIK ini wajib diisi […]
-
Bupot PPh 21 Tetap Dibuat Meski Penghasilan Pegawai di Bawah PTKP
Pemotong pajak tetap harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/1/2024). Melalui Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024, DJP memerinci kondisi yang mengharuskan pemotong pajak tetap membuat bupot PPh Pasal 21. Kondisi tersebut […]
Got any book recommendations?
WA only