Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sepanjang 2021, Pemberian Fasilitas Impor Vaksin dan Alkes Rp10,2 T
Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pengadaan vaksin dan alat kesehatan atau barang yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 sepanjang 2021 tercatat mencapai Rp10,12 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan fasilitas tersebut untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemberian fasilitas tersebut menjadi bagian dari program […]
-
DJP Bakal Tebar ‘Surat Cinta’ Imbau Ikut Tax Amnesty Jilid II
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengirimkan ‘sepucuk surat cinta’ secara berkala untuk mengimbau wajib pajak (WP) mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II.“Dalam waktu dekat, DJP akan mengirimkan email blast tentang PPS yang ditandatangani oleh dirjen pajak. Email tersebut adalah imbauan yang bertujuan agar WP tak lupa dan terlewat […]
-
PM Singapura Berencana Naikkan Pajak untuk Sehatkan Anggaran Negara
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan anggaran 2022 akan meletakkan dasar untuk keuangan pemerintah yang sehat dan berkelanjutan pada tahap selanjutnya dari pembangunan Singapura. Upaya tersebut juga diharapkan memberi efek positif terhadap pemulihan di masa mendatang. Dia menjelaskan perlunya ekonomi yang dinamis demi menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan negara, dan mengapa […]
-
Sri Mulyani: Sudah Ada 195 Orang Ikut Tax Amnesty, Harta yang Diungkap Rp 169,9 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sudah ada sekitar 195 wajib pajak (WP) yang melaporkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Adapun pajak penghasilan yang dilaporkan mencapai Rp 21,99 miliar dari harta Rp 169,9 miliar. Hingga Senin (3/1/2022) pukul 15.00 WIB, ada tambahan baru wajib pajak yang melaporkan hartanya, yakni mencapai 326 wajib pajak. “Sistem kita […]
-
Perpanjangan Insentif PPN 6 Bulan Kurang Efektif, Hambatan Bertebaran
Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP properti hingga Juni 2022 dengan besaran dikurangi 50 persen. Meski mengapresiasi, REI menilai 6 bulan kurang efektif, karena pembangunan rumah tapak saja pengembang perlu waktu minimal 8 bulan. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), yang sejak awal mengusulkan dan mengawal pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), mengapresiasi perpanjangan […]
Got any book recommendations?
WA only