NEWS
-
Marketplace Akan Tarik Pajak Pedagang Online, Berikut Ketentuannya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan aturan terkait penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Ditjen Pajak memastikan aturan tersebut akan diumumkan secara terbuka dan transparan setelah resmi ditetapkan. Dalam kebijakan ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) orang pribadi yang berjualan di marketplace […]
-
Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan pengenaan pajak terhadap penjual di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia bukanlah praktik baru. Febrio mengatakan pelibatan platform digital penyelanggara perdagangan online atau e-commerce sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut merupakan bentuk penyesuaian administrasi perpajakan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Double […]
-
Kemenkeu Jelaskan Alasan Pajak Pph 22 Pedagang di E-Commerce
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerapan pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik atau e-commerce bukan kebijakan yang baru. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan pungutan tersebut sebelumnya sudah banyak diterapkan di berbagai platform seperti Google, Netflix dan sebagainya. Melalui kebijakan ini Kemenkeu ingin menambah kemitraan dengan e-commerce sebagai pemungut bagi pajak. “Jadi […]
-
WP Sudah Lunasi Pajak dan Bayar Denda, Kanwil DJP Hentikan Penyidikan
Kanwil DJP Jawa Tengah II resmi menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh SSN yang mewakili perusahaan PT IDS pada 21 Mei 2025. Dalam keterangan resminya, Kanwil DJP Jawa Tengah II menjelaskan penghentian tersebut dilakukan setelah tersangka memenuhi seluruh kewajiban pajak yang tertunggak, termasuk pembayaran pokok pajak dan denda administratif yang […]
-
Besok Terakhir! Warga Masih Bisa Nikmati Pemutihan Pajak PBB dan PBJT
Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar program penghapusan denda pajak daerah pada 1 Mei hingga 30 Juni 2025. Warga Kendari diimbau memanfaatkan insentif ini sebelum berakhir esok hari. Plt Kepala Bapenda Kota Kendari Sasriati menerangkan keringanan pajak daerah yang bisa dinikmati warga Kendari antara lain mencakup penghapusan denda PBB dan pajak barang dan jasa tertentu PBJT. […]
WA only