Mindblown: a blog about philosophy.
-
Harmonisasi Regulasi Perpajakan Dukung Implementasi Pajak Digital
Pemerintah telah melakukan harmonisasi regulasi perpajakan yang menunjang implementasi pajak digital. Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021 lalu, sepuluh aturan perundang-undangan berkaitan dengan perpajakan telah diubah. “CIPS mengapresiasi adanya penambahan Pasal 32A yang memberikan landasan hukum bagi Kementerian Keuangan untuk menunjuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) […]
-
DPR-Pemerintah Gelar Rapat Pengambilan Keputusan RUU HKPD Hari Ini
Komisi XI DPR RI bersama pemerintah akan menggelar rapat pengambilan keputusan atas RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada hari ini, Selasa (23/11/2021). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan informasi tersebut. “Hari ini pengambilan keputusan tingkat I,” ujar Puspa, Selasa (23/11/2021). Bila disetujui dalam rapat pengambilan […]
-
Jalankan Penegakan Hukum Pajak, DJP Fokus pada Ini
Penegakan hukum pidana pajak mengedepankan pemulihan negara. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/11/2021). Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) Eka Sila Kusna Jaya mengatakan otoritas lebih mengedepankan peningkatan kesadaran wajib pajak agar secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem self-assessment. “Namun, manakala ada […]
-
Siap-Siap Diketok! Jokowi Rombak Total Pajak-Retribusi Daerah
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) disetujui oleh Komisi XI DPR untuk dibawa ke sidang rapat paripurna DPR RI. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat rapat bersama pemerintah di ruangan Komisi XI DPR, Selasa (23/11/2021). “Kita sekarang mengambil keputusan pembicaraan tingkat dua RUU HKPD. […]
-
Kemenkeu: UU HPP berpotensi tambah penerimaan pajak 0,8 persen
Jakarta. Kementerian Keuangan menyatakan penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,8 persen dari PDB pada 2022 yang sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif PPN. “Perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan,” demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Rabu. Terlebih lagi, kata Kemenkeu, […]
Got any book recommendations?
WA only