Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Bali bukukan pajak Rp9,45 triliun pada triwulan III-2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali hingga triwulan III-2023 telah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp9,45 triliun atau 93,52 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp10,11 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh di Denpasar, Rabu, mengatakan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali ini melebihi capaian penerimaan pajak secara nasional sebesar […]
-
Kemendagri Minta Pemda Susun Target Pajak APBD 2024 Sesuai UU HKPD
Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024, Kemendagri menekankan target penerimaan pajak daerah hingga 4 Januari 2024 dapat disusun berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah […]
-
KPP Pratama Bantaeng catat kontribusi pajak dari Gowa tertinggi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mencatat angka kontribusi tertinggi. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa, Yudi Sanjaya di Gowa, Rabu, mengatakan, dari empat kabupaten yang masuk dalam wilayah kerjanya, Kabupaten Gowa mencatat angka yang tertinggi. “Penerimaan pajak dari Kabupaten Gowa […]
-
Triwulan III 2023, Penerimaan Pajak di Bali Capai Rp 9,45 Triliun
Realisasi penerimaan pajak di Bali mencapai Rp 9,45 triliun hingga triwulan III 2023. Angka ini sudah 93,52 persen dari target yang hendak dicapai hingga sepanjang tahun ini, Rp 10,11 triliun. “Sampai dengan 30 September 2023, Kanwil DJP Bali berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp 9,45 triliun atau 93,52 persen dari target yang ditetapkan,” ungkap Kepala […]
-
Ikut Pilpres 2024, Capres dan Cawapres Harus Buktikan Patuh Pajak
Kepatuhan pajak menjadi salah satu syarat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendaftarkan diri berkompetisi pada Pilpres 2024. Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf m Peraturan KPU (PKPU) 19/2023, capres dan cawapres harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP )dan terbukti telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam 5 tahun terakhir. […]
Got any book recommendations?
WA only