Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bos Pajak Pastikan Kelompok Ini Bebas PPh, Semua Dipermudah!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mempermudah proses pengembalian pemotongan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM yang omzetnya tak sampai melebihi Rp 500 juta. Secara prinsip, sebetulnya bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama ini membayar PPh dengan tarif final 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan omzet […]
-
DJP Siapkan SKB bagi WP OP UMKM yang Omzetnya Belum di Atas Rp500 Juta
Ditjen Pajak (DJP) tengah menyiapkan mekanisme pemotongan pajak, khusus bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM yang omzetnya belum melebihi Rp500 juta. Bila omzetnya belum melebihi Rp500 juta, wajib pajak orang pribadi UMKM dapat menunjukkan surat keterangan bebas (SKB) kepada pemotong agar tidak dipotong PPh final. “Secara prinsip mekanisme pemotongan dan pemungutan jalan, kecuali […]
-
Ini Sederet Fasilitas dari Kantor yang Sebentar Lagi Kena Pajak
Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) atas natura alias barang/fasilitas dari kantor. Saat ini aturan turunan sedang disusun dan diperkirakan berlaku mulai semester II-2023. “Pemotongan natura kita harapkan mungkin semester II (2023) kita baru memulai. Supaya rada tenang menceritakan kepada masyarakat juga lebih sederhana, lebih mudah,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam […]
-
Ditjen Pajak Rancang Skema Pajak Orang Pribadi Berlaku 1 Januari 2024, Seperti Apa?
Kementerian Keuangan sedang merancang pengaturan penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format pajak baru ini diberi nama core tax dan direncanakan berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang. “Pada 1 Januari 2024 kita akan meluncurkan sistem administrasi yang baru. Namanya core tax, […]
-
Pemerintah Ingin Ada Tarif Efektif PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan RPP Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang memuat ketentuan mengenai penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemberlakuan tarif efektif diusulkan untuk mempermudah penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak. Selama ini, penghitungan dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 […]
Got any book recommendations?
WA only