Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dua Kali Mangkir Tanpa Alasan Jelas, Oknum Pajak Bisa Langsung Jadi Tersangka
Peringatan kepada oknum masyarakat yang suka menimbun dosa pajak. Kini, pemerintah bisa menetapkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan bila terus mangkir dalam pemeriksaan. Ini tertuang dalam aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no 50 tahun 2022 yang baru terbit awal bulan ini. Dalam pasal 61 ayat (1), tertulis, […]
-
Pemerintah Optimistis Patok Penerimaan Perpajakan Rp 2.021,2 Triliun
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dalam Perpres tersebut terdapat rincian target penerimaan pajak. Meski dibayangi ketidakpastian perekonomian global, pemerintah optimistis menargetkan penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 2.021,2 triliun. Target tersebut naik 13,3% dari Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan tersebut terjadi […]
-
Bank Dunia Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen Tahun Ini
Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Proyeksi tersebut naik dari proyeksi Bank Dunia pada Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022 yang sebesar 5,1 persen. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut didorong oleh akselerasi konsumsi swasta sebagai efek dari […]
-
Rencana Subsidi Motor Listrik, Cek Deretan Insentif yang Sudah Diberikan ke Industri Ini
Pemerintah tengah merencanakan menyalurkan subsidi sepeda motor listrik pada 2023. Penyaluran subsidi itu bertujuan untuk mendorong percepatan target nol emisi karbon sekaligus menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemberian subsidi itu merupakan bagian dari Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau kendaraan listrik (EV). “Akselerasi penggunaan EV kini semakin krusial. Tidak hanya dalam mendukung tercapainya target […]
-
Intip Mekanisme Pembayaran Pajak Karbon
Pemerintah menjelaskan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak karbon. Ini tertuang dalam aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no 50 tahun 2022 yang baru terbit awal bulan ini. Pasal 69 Ayat (2) menjelaskan, pajak karbon dilunasi dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh pemungut […]
Got any book recommendations?
WA only