NEWS
-
Ditemukan Saat Pemeriksaan, Pajak Masukan Tetap Bisa Dikreditkan
Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau ditemukan saat pemeriksaan masih bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Pengkreditan atas pajak masukan tersebut dilakukan saat pemeriksaan. Namun bila Ditjen Pajak (DJP) sudah menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada PKP, pajak masukan tersebut menjadi tidak bisa dikreditkan. “Pengkreditan pajak […]
-
Ada Coretax, WP Tetap Bisa Bikin Faktur Pajak Lewat e-Faktur Desktop
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyampaikan wajib pajak bisa membuat faktur pajak masa April 2025 menggunakan fitur e-faktur desktop. Meski DJP sudah meluncurkan coretax administration system atau Coretax DJP untuk membuat faktur pajak, wajib pajak masih bisa membuat e-faktur dengan cara menginstal aplikasi e-faktur desktop terlebih dahulu. “e-Faktur desktop masih bisa digunakan ya,” […]
-
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Terkini Capai Rp 34,9 Triliun Per Maret 2025
Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 34,91 triliun hingga 31 Maret 2025. Perinciannya, jumlah penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 27,48 triliun, pajak kripto sebesar Rp 1,2 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 3,28 triliun, dan pajak yang […]
-
DJP Raup Setoran Pajak Rp 34,91 Triliun dari Kripto hingga P2P Lending Per Maret 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah setoran dari sektor usaha ekonomi digital ke kas negara telah mencapai Rp 34,91 triliun hingga Maret 2025, atau meningkat 1,35 triliun dari bulan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui […]
-
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 34,91 Triliun dari PSME, Pinjol hingga Kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mencatat hingga 31 Maret 2025, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 34,91 triliun. Pajak digital tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); pajak kripto; pajak fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol); dan pajak dari transaksi […]
WA only