NEWS
-
Tak Perlu Ribet! Begini Cara Baru Legalisir Sertifikat Konsultan Pajak
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan membuka saluran khusus untuk melegalisasi sertifikat konsultan pajak. Saat ini, pengajuan legalisasi sertifikat konsultan pajak sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui alamat pos-el (email) uskp@kemenkeu.go.id dengan menyertakan scan PDF sertifikat konsultan pajak. “Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui saluran layanan terbaru ini,” sebut Direktorat PPPK di […]
-
Marketplace Jadi Pemungut Pajak, DJP: Merchant Tak Perlu Setor Mandiri
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 justru memudahkan para pedagang online untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 telah diatur pada PMK 37/2025. Dengan mekanisme ini, pajak yang semestinya dibayarkan oleh merchant bakal dipungut dan disetor oleh penyedia marketplace. “Pedagang online tak perlu lagi […]
-
DJP Kejar Para Penunggak Pajak di Sumut, Aset Miliaran Disita!
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menggelar aksi penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan Pekan Sita Serentak. Melansir keterangan resminya, kegiatan yang berlangsung mulai 14 hingga 18 Juli 2025 ini menyasar penunggak pajak yang telah melalui seluruh proses penagihan aktif sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Aksi penyitaan ini resmi […]
-
DJP Segera Luncurkan Taxpayer Charter, Ini Isi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera merilis Taxpayer Charter, sebuah piagam yang merangkum hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu dokumen ringkas. Piagam ini menjadi langkah konkret DJP untuk meningkatkan transparansi, keadilan, serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara fiskus dan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan bahwa […]
-
Bayar Pajak Via Deposit Bukan Berarti Bebas Lapor SPT, WP Bisa Didenda
Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan sanksi denda kepada wajib pajak yang melakukan deposit pajak, tetapi tidak melaporkan SPT. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (18/7/2025). DJP menegaskan pelaksanaan pembayaran pajak melalui deposit tidak menggugurkan kewajiban penyampaian SPT. Bila wajib pajak telah membayar pajak melalui deposit, tetapi tak menyampaikan SPT […]
WA only