Mindblown: a blog about philosophy.
-
Realisasi pendapatan APBN Regional Papua Barat Rp1,171 Triliun
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat pendapatan APBN pada semester satu Tahun 2022 di wilayah tersebut mencapai Rp1,17 Triliun dari target Rp2,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Bayu Andy Prasetya di Manokwari mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 16,03 persen (year on year) dibanding periode yang sama Tahun 2021. “Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua […]
-
Memahami Perlakuan Perpajakan untuk Profesi Pengajar
Sejak dahulu dalam kehidupan bermasyarakat, peran seorang pengajar memegang peranan penting. Keberadaannya memastikan ilmu pengetahuan terus diwariskan pada tiap generasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar pengajar adalah “ajar”, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Artinya, pengajar adalah orang yang memberi pelajaran. Kegiatan mengajar ini, dapat berupa materi pengetahuan dan […]
-
Pengawasan Wajib Pajak oleh DJP, Tidak Dimungkinkan Lagi Secara Manual
Jumlah wajib pajak dan pengawasan menjadi bagian dari sejumlah alasan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam pengembangan compliance risk management (CRM) dan business intelligence (BI). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dahulu, jumlah wajib pajak sangat terbatas. Dengan kondisi tersebut, pada masa-masa tersebut, DJP masih bisa melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara […]
-
Berkat PPS dan Komoditas, Penerimaan Pajak Capai Rp 868,3 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga semester I 2022 mencapai Rp 868,3 triliun atau tumbuh 55,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga paruh pertama setara dengan 58,5% dari target sepanjang 2022 sebesar Rp 1.485 triliun. Tren penerimaan pajak yang positif tidak terlepas dari basis […]
-
DPR Bakal Bahas Revisi UU Migas, SKK Migas Jadi Badan Khusus?
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bakal segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu isi dari revisi UU ini adalah nasib kelembagaan SKK Migas. Sebab, pada saat dibentuk payung hukum SKK Migas hanyalah Peraturan Presiden yang dinilai tak cukup berkekuatan hukum, sehingga bisa dibubarkan. Oleh karenanya, […]
Got any book recommendations?
WA only