NEWS
-
Cara Wajib Pajak Badan Minta Perpanjangan Lapor SPT, Sebelum 30 April 2025!
Batas masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT bagi Wajib Pajak Badan berakhir pada 30 April 2025. Meski demikian, Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Perpajakan. Di mana pada Pasal 175 disampaikan bahwa Wajib Pajak (WP) […]
-
Pajak Global Bikin Tax Holiday Kurang Menarik, Pemerintah Siapkan Opsi Ini
Pemerintah tengah mengkaji berbagai alternatif insentif investasi menyusul penerapan kebijakan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) yang berpotensi mengurangi daya tarik fasilitas tax holiday. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai mengadakan Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (29/4). Sayangnya, Rosan enggan membeberkan bentuk insentif yang tengah disiapkan pemerintah. Ia menyebut, […]
-
Besok Batas Akhir Lapor Pajak Badan, 13,66 Juta WP Sudah Isi SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai dengan 29 April 2025 pukul 07.58 WIB sebanyak 13,66 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan. “Terdiri dari 713.400 SPT Tahunan badan dan 12,95 juta SPT Tahunan orang pribadi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025). Ditjen Pajak mematok target […]
-
Bertemu Menkeu Jerman, Sri Mulyani Bahas Aksesi OECD Hingga Tarif AS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan ceritanya bertemu Menteri Keuangan Republik Federal Jerman Jörg Kukies di sela-sela agenda kunjungan kerjanya di Washington D.C., AS, pekan lalu. Sri Mulyani mengatakan salah satu topik yang didiskusikan dalam pertemuan bilateral tersebut adalah perkembangan aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, dukungan Jerman penting dalam proses […]
-
Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Revisi UU Dinilai Kian Urgen
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LeIP memberikan 7 rekomendasi untuk mempercepat dan memuluskan penyatuan atap Pengadilan Pajak. Peneliti Senior LeIP Dian Rositawati mengatakan pertama-tama dari pemerintah dansemua pemangku kepentingan perlu segera merevisi UU 14/2002 tentang PengadilanPajak. Menurutnya, dibutuhkan political will untuk merevisi UU Pengadilan Pajak. “Meski nanti ada perdebatan, sulit, tinggi tensi politiknya, serta […]
WA only