Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Alasan Pemerintah RI Pungut Pajak Pada Bisnis Aset Kripto
Direktorat Jenderal Pajak RI telah menetapkan akan memungut pajak terhadap bisnis aset kripto. Pungutan tersebut ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Kebijakan tersebut efektif diberlakukan mulai 1 Mei 2022. Apa alasan pemerintah mengenakan PPN dan PPh terhadap kripto? Melansir indonesia.go.id, salah satu alasan pemerintah mengenakan PPN dan PPh terhadap kripto adalah […]
-
Lakukan Penghindaran Pajak, Grup Perusahaan Ini Harus Bayar Rp2,9 T
Anak perusahaan grup perusahaan asal Prancis, Kering SA, harus menyetorkan dana senilai €186,8 juta atau setara Rp2,9 triliun kepada otoritas pajak Italia. Pembayaran tersebut dilakukan atas penyelesaian sengketa pajak pada 2012-2019. Sebelumnya, otoritas pajak Italia tidak menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud selama proses pemeriksaan. Mereka hanya menyebutkan perusahaan yang bersengketa adalah grup perusahaan multinasional ternama […]
-
DJP Luncurkan Aplikasi CRM Penegakan Hukum dan Penilaian Wajib Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi compliance risk management (CRM) untuk fungsi penegakan hukum dan penilaian. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan aplikasi CRM fungsi penegakan hukum dan fungsi penilaian akan menjadi indikator penentu wajib pajak prioritas untuk dilakukan tindakan penegakan hukum dan penilaian. “Dengan CRM, kami akan memiliki pengukuran dalam menetapkan prioritas dengan acuan yang […]
-
Alokasi Pajak Karbon Didorong untuk Pemenuhan Hak Anak
Pemerintah akan segera menerapkan pajak karbon bagi perusahaan sebagai salah satu strategi reduksi emisi pada sektor energi. Sejalan dengan ini, ChildFund International di Indonesia bersama 15 mitranya merekomendasikan agar instrumen pajak karbon digunakan untuk proteksi sosial, terutama untuk mengatasi dampak polusi udara pada kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Direktur Program dan Sponsorship ChildFund di Indonesia, Aloysius Suratin, mengatakan, alokasi […]
-
Kejar Pemungutan Retribusi PBG, Pontianak Targetkan Perda Rampung Mei
PONTIANAK, DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat sedang menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang persetujuan bangunan gedung (PBG). PBG merupakan ketentuan baru sebagai pengganti izin mendirikan bangunan (IMB). Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan pihaknya menargetkan raperda ini bisa diselesaikan dan disetujui menjadi perda setidaknya pada Mei 2022. “Tentu ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” […]
Got any book recommendations?
WA only