NEWS
-
Transformasi AR Jadi Pemeriksa Sudah Berjalan di LTO dan Kanwil Khusus
Transformasi account representative (AR) menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan sudah terlaksana di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan AR di kedua kanwil tersebut sudah digeser menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan. Hal yang sama juga akan dilaksanakan di kanwil-kanwil lainnya. “AR di Kanwil Besar […]
-
Pajak Peserta Magang 2026 Ditanggung Pemerintah
Pemerintah resmi memberi insentif psjsk penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi. Kebijakan ini tertuang dalam Peratutan EMnteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 9 Februari 2026. Aturan tersebut engatur bahwa seluruh PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh peserta […]
-
Jangan Salah Isi! Ini Perbedaan Jenis Pemotongan di Formulir BPA1
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan perihal pemilihan jenis pemotongan untuk Formulir BPA1 pada Bagian B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21. Sesuai dengan lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, pemotongan pada formulir BPA1 dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Setahun Penuh; Kurang dari Setahun; dan Kurang dari Setahun yang Penghasilannya […]
-
Menu Lapor SPT di Coretax Tidak Muncul, Ini Sebabnya!
Ada beberapa penyebab terjadinya kendala saat wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan meskipun sudah bisa login akun Coretax. Menurut pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kania Laily Salsabila setidaknya ada tiga hal yang menjadi kendala wajib pajak tidak bisa lapor SPT. 1. Sudah memiliki akun Coretax DJP namun belum aktivasi NIK. “WP perlu tahu bahwa pembuatan akun […]
-
RUU Keuangan Negara Berpotensi Lemahkan Jangkar Fiskal Indonesia
Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui skema omnibus law, terutama terkait perubahan mekanisme dividen BUMN. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai isu utama dalam RUU yang berkaitan dengan pembentukan entitas seperti Danantara bukan […]
WA only