NEWS
-
Tolak Usul IMF, Purbaya: Kalau Tarif Pajak Naik, Ambruk Semuanya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, khususnya karyawan. “Usulnya IMF bagus, tapi kita akan lihat sesuai dengan keadaan kita,” kata Purbaya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026) Diketahui, IMF melalui laporan terbarunya menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan untuk […]
-
Mulai Cetak Massal SPPT 2026, Pemda Imbau WP Bayar PBB Lebih Awal
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi akan memulai pencetakan massal surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2026. Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan SPPT PBB dicetak sejak awal tahun agar pelaku usaha terdorong untuk lebih dini membayar PBB tahun pajak 2026. “Kami mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, […]
-
IMF Sarankan RI Naikan Pajak Penghasilan Untuk Teken Defisit
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mensimulasikan skenario kenaikan bertahap pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21 sebagai salah satu opsi pembiayaan peningkatan investasi publik di Indonesia. Skenario tersebut dimuat dalam laporan Selected Issues Paper berjudul Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment. Laporan itu juga membahas strategi menjaga defisit anggaran tetap berada di […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, DJP Kirim Email Blast ke 14 Juta WP
Ditjen Pajak (DJP) berencana mengirimkan email blast kepada jutaan wajib pajak pada musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (19/2/2026). Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakanpengiriman email blast bertujuan untuk menyampaikan informasi sekaligus imbauansupaya wajib pajak segera melaporkan SPT […]
-
Tak Setor Pajak Rp2,94 M, Pengusaha Ini Dikurung 2 Tahun-Denda Rp8,8 M
Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhi hukuman pindana penjara dua tahun serta pidana denda sebesar Rp8.848.194.195 kepada seorang pengusaha berinisial EE. Putusan ini merupakan hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah terhadap terdakwa selaku Direktur PT NMJ. Ia disebut dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan […]
WA only